BLITAR, Garudasatunews.id – Dukungan terhadap sikap Kapolri yang menolak Polri ditempatkan di bawah kementerian terus menguat. Kali ini, suara dukungan datang dari warga Blitar, Jawa Timur.
Tokoh masyarakat Blitar, Joko Presetya, menilai posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden sudah tepat dan harus dipertahankan. Menurutnya, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian dan otoritas Presiden.
“Kalau Polri di bawah kementerian, ada kemungkinan melemahkan kepolisian,” kata Joko, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan, sistem saat ini menjaga netralitas dan independensi Polri. Jika berada di bawah kementerian, independensi itu dinilai rawan dipertanyakan.
Selain soal netralitas, warga juga menyoroti efektivitas penanganan konflik di daerah. Dengan sistem komando tunggal langsung ke Presiden, Polri dinilai lebih cepat merespons persoalan di wilayah hingga pelosok desa tanpa terhambat birokrasi.
“Kalau di bawah Presiden langsung, posisi Polri lebih kuat dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat Blitar berharap Polri fokus memperkuat transformasi menuju Polri Presisi agar semakin profesional dan dipercaya publik.
“Harapan kami, Polri terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya,” pungkas Joko.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak usulan Polri berada di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (26/1/2026), ia menegaskan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden.
“Meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden,” tegas Listyo.
Ia bahkan mengaku pernah mendapat tawaran menjadi Menteri Kepolisian. Tawaran itu langsung ditolaknya.
“Kalau harus memilih, saya lebih baik jadi petani daripada menjadi menteri kepolisian. Saya menolak Polri di bawah kementerian,” ujarnya.(Red-Garudasatunews)
