JAKARTA, Garudasatunews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyepakati penguatan Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026 dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kompetensi peserta, sertifikasi nasional, penguatan peran mentor, serta pengawasan terhadap perusahaan penyelenggara magang.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BNSP Syamsi Hari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya membangun tata kelola MagangHub yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha serta dunia industri (DUDI). Penguatan dilakukan melalui penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, standarisasi kualitas pembimbing (mentor), evaluasi terhadap perusahaan penyelenggara, serta peningkatan mekanisme pengawasan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan reformasi tata kelola MagangHub menjadi langkah strategis untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan terus diperluas dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pelaku industri yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja tinggi.
“Kami akan melakukan penguatan tata kelola MagangHub melalui kurikulum berbasis kebutuhan industri, standarisasi kualitas pembimbing (mentor), dan evaluasi ketat terhadap perusahaan penyelenggara,” ujar Yassierli.
Selain pembenahan sistem, Kemnaker juga akan memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh mitra penyelenggara. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan perusahaan menjalankan program sesuai regulasi sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak peserta magang, termasuk aspek perlindungan selama mengikuti program.
Komisi IX DPR RI bersama Kemnaker juga menyepakati perlunya memperluas jangkauan MagangHub ke berbagai daerah serta meningkatkan keterlibatan sektor industri. Kebijakan tersebut diharapkan membuka akses yang lebih merata bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kompetensi sebelum memasuki pasar tenaga kerja.
Salah satu fokus utama penguatan MagangHub 2026 adalah integrasi program dengan sistem sertifikasi kompetensi nasional yang dikelola BNSP. Melalui skema tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman praktik di dunia kerja, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional.
“Integrasi dengan BNSP ini diperlukan agar peserta memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional, sehingga memberikan nilai tambah yang nyata saat mereka memasuki dunia kerja,” kata Yassierli.
Integrasi sertifikasi dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing lulusan program magang di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi terukur dan tersertifikasi. Sertifikat tersebut diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk memperoleh peluang kerja yang lebih luas maupun mengembangkan karier di berbagai sektor industri.
Melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas mentor, perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta integrasi sertifikasi kompetensi nasional, pemerintah menargetkan MagangHub 2026 mampu mencetak sumber daya manusia yang lebih siap kerja, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
(Red-Garudasatunews)
