JEMBER, Garudasatunews.id – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Achmad Imam Fauzi, ditunjuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember.
Satgas tersebut dibentuk Pemerintah Kabupaten Jember untuk menangani persoalan infrastruktur dan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Fauzi akan dibantu sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas PU Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan satgas dibentuk dari lintas OPD agar penanganan infrastruktur dan banjir dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial.
“Satgas ini gabungan beberapa OPD untuk mengatasi masalah banjir dan kebutuhan infrastruktur ke depan. Jangan sampai hanya satu wilayah yang infrastrukturnya bagus,” kata Fawait dalam konferensi pers di Pendapa Wahyawibawagraha, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Fawait, satgas bertugas memetakan dan menganalisis kebutuhan infrastruktur, khususnya jalan, sesuai kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, maupun BUMN. Pemetaan tersebut juga bertujuan memberi kejelasan kepada masyarakat terkait tanggung jawab pemerintah.
Satgas juga merespons banjir yang melanda sejumlah kawasan Jember dalam beberapa pekan terakhir. Fawait menilai penanganan banjir tidak bisa dibebankan pada satu OPD karena penyebabnya berbeda di setiap titik.
“Ada yang karena gorong-gorong rusak, tidak dibersihkan, atau debit air tinggi. Ada juga faktor kesalahan tata ruang,” ujarnya.
Fawait menegaskan faktor tata ruang menjadi perhatian serius. Ia meminta satgas menyampaikan laporan perkembangan secara rutin setiap pekan dan memastikan tidak ada lagi pelanggaran tata ruang yang merugikan masyarakat.
Pembentukan Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, kata Fawait, merupakan bentuk keseriusan Pemkab Jember dalam menangani persoalan banjir yang hampir terjadi setiap tahun. Satgas juga akan bekerja sama dengan DPRD Jember, khususnya Komisi C, dalam mendalami persoalan tata ruang dan perizinan pembangunan.
(Red-Garudasatunews)
