SURABAYA, Garudasatunews.id – Tiga akademisi di Surabaya menilai wacana perubahan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tidak langsung memiliki sejumlah dampak positif, terutama dari sisi efisiensi anggaran, stabilitas sosial, dan penguatan kelembagaan politik.
Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam mengatakan pilkada tidak langsung berpotensi menekan biaya besar yang selama ini muncul dalam pilkada langsung.
“Dari sisi anggaran, pilkada tidak langsung jauh lebih efisien. Biaya logistik, pencetakan surat suara, pengawasan, hingga distribusi bisa ditekan,” kata Surokim dalam diskusi Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal di Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Selain efisiensi, Surokim menilai mekanisme pilkada tidak langsung lebih sederhana secara teknis karena hanya melibatkan anggota DPRD. Hal ini dinilai dapat meringankan beban penyelenggara pemilu. Ia juga menilai sistem tersebut berpotensi menguatkan peran partai politik melalui proses kaderisasi yang lebih terstruktur. Namun, ia menyarankan penerapan pilkada tidak langsung dibatasi pada pemilihan gubernur.
Sementara itu, dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Moch. Mubarok Muharam menilai pilkada tidak langsung dapat mengurangi polarisasi di tingkat masyarakat. Menurutnya, pilkada langsung kerap memicu pembelahan sosial karena melibatkan massa pemilih secara luas.
“Ketika polarisasi mengeras di masyarakat bawah, potensi konflik sosial juga meningkat,” ujar Mubarok.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya risiko meningkatnya jarak antara rakyat dan pengambil keputusan. Namun, ia menilai akuntabilitas DPRD justru bisa diperkuat jika mekanisme tersebut dijalankan dengan baik.
Pandangan berbeda disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Prof. Falih Suaedi. Ia menilai diskursus pilkada tidak langsung harus dilihat dalam konteks kapasitas negara dan fondasi sosial-ekonomi.
“Demokrasi membutuhkan prasyarat ekonomi agar bisa berjalan stabil dan tidak mudah dibajak oleh kepentingan sempit,” kata Prof. Falih.
Menurutnya, tantangan utama bukan terletak pada model pilkada, melainkan pada kemampuan sistem politik menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif dan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
