SURABAYA, Garudasatunews.id — Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mengusung tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan”, Jawa Timur menghadapi tantangan untuk memastikan peningkatan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menilai keunggulan daerah tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi. Kemajuan, menurutnya, harus tercermin dari semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Data ekonomi menunjukkan Jawa Timur mencatat pertumbuhan sebesar 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada periode tersebut mencapai sekitar Rp930 triliun. Sementara itu, realisasi investasi pada semester pertama 2026 tercatat sekitar Rp72,7 triliun.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi perekonomian Jawa Timur. Namun, angka pertumbuhan dan investasi juga perlu dibaca bersama indikator kesejahteraan untuk mengetahui apakah manfaat pembangunan telah menjangkau masyarakat secara merata.
Data Maret 2026 mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih sekitar 3,71 juta orang atau 9,06 persen dari total penduduk. Meski mengalami penurunan sekitar 92 ribu orang dibandingkan September 2025, angka tersebut menunjukkan pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 3,42 persen. Akan tetapi, dari sekitar 24,46 juta penduduk yang bekerja, baru sekitar 36,18 persen yang terserap di sektor formal. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pekerjaan, tetapi juga kualitas, kepastian, dan perlindungan kerja.
Investasi Harus Menghasilkan Pekerjaan Berkualitas
Deni menekankan, investasi perlu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Penanaman modal idealnya tidak berhenti pada nilai proyek, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, memperkuat rantai pasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan keterampilan pekerja.
Jawa Timur memiliki potensi besar di sektor industri, pertanian, perikanan, maritim, dan perdagangan. Potensi tersebut perlu dihubungkan dengan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar infrastruktur, perizinan, energi, pendidikan vokasi, dan kebutuhan industri berjalan selaras. Dengan demikian, investasi dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian lokal.
Pemerataan Pembangunan Jadi Tantangan
Jawa Timur terdiri atas 38 kabupaten dan kota dengan karakteristik ekonomi serta kebutuhan pembangunan yang berbeda. Karena itu, pertumbuhan provinsi perlu diikuti pemerataan kesempatan di kawasan metropolitan, wilayah Tapal Kuda, Madura, Mataraman, kawasan selatan, hingga daerah kepulauan.
Pembangunan infrastruktur harus mampu menghubungkan pusat produksi dengan pasar, memperlancar distribusi barang, dan membuka akses ekonomi bagi wilayah yang belum berkembang optimal. Tanpa strategi pemerataan, pertumbuhan berisiko terkonsentrasi di kawasan yang telah memiliki infrastruktur dan aktivitas industri lebih maju.
Selain pemerataan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing Jawa Timur. Pendidikan vokasi, sekolah kejuruan, politeknik, dan perguruan tinggi perlu semakin terhubung dengan kebutuhan ekonomi masing-masing daerah.
Akuntabilitas Anggaran Perlu Berorientasi Hasil
Momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Timur juga menjadi pengingat pentingnya mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu diarahkan pada sasaran yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.
Indikator seperti penurunan kemiskinan, peningkatan pekerjaan formal, pemerataan investasi, kualitas pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas kebijakan.
Deni menegaskan, tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan” harus diterjemahkan menjadi pembangunan yang produktif, inklusif, dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu. Keunggulan ekonomi, menurutnya, harus berjalan bersama peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan.
Pada akhirnya, keberhasilan Jawa Timur setelah 81 tahun bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya ekonomi atau investasi yang masuk, melainkan oleh seberapa luas masyarakat merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.
(Diadaptasi dari pokok pemberitaan dan gagasan Deni Wicaksono mengenai Hari Jadi ke-81 Jawa Timur.)
(Red-Garudasatunews)
