KABUPATEN BLITAR, Garudasatunews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menghadapi keterbatasan armada dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Di tengah kebutuhan pelayanan wilayah rawan krisis air, BPBD hanya memiliki dua truk tangki untuk mendukung distribusi.
Keterbatasan armada tersebut menjadi sorotan setelah pelayanan distribusi air bersih mendapat kritik karena dinilai lamban. BPBD Kabupaten Blitar menyebut dua armada yang tersedia harus digunakan untuk menjangkau wilayah terdampak secara bergantian.
Persoalan kekeringan di Kabupaten Blitar, terutama wilayah selatan, bukan fenomena baru. Sejumlah kawasan secara berulang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ketika musim kemarau mencapai puncaknya.
Sebanyak 19 desa selama ini masuk dalam pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami persoalan kekurangan air bersih. Kondisi geografis sejumlah wilayah turut menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
Situasi tersebut membuat kapasitas armada menjadi faktor krusial. Dengan hanya dua truk tangki, proses distribusi harus disesuaikan dengan skala prioritas, kebutuhan masyarakat dan jarak lokasi terdampak.
Di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar, BPBD telah melakukan dropping air secara berkala. Dua armada tangki juga dikerahkan untuk membantu masyarakat di kawasan yang mengalami kekeringan.
Namun, tingginya kebutuhan air bersih menempatkan efektivitas distribusi sebagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga kecepatan respons, pemetaan penerima bantuan dan kepastian jadwal distribusi menjadi bagian penting dalam pelayanan kebencanaan.
Kondisi ini sekaligus membuka pertanyaan mengenai kesiapan jangka panjang pemerintah daerah menghadapi kekeringan yang terjadi berulang. Ketergantungan terhadap dropping menggunakan truk tangki dinilai perlu diimbangi solusi permanen berupa penguatan sumber air, jaringan distribusi, sumur, tandon maupun infrastruktur air bersih lainnya sesuai karakter wilayah.
Kolaborasi lintas instansi juga menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat kapasitas distribusi. Sebelumnya, penyaluran air bersih di Kabupaten Blitar turut melibatkan unsur kepolisian dan PDAM untuk membantu masyarakat yang terdampak kemarau.
Di sisi lain, keterbatasan dua armada milik BPBD menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapan sarana penanggulangan bencana. Terlebih apabila permintaan air datang secara bersamaan dari sejumlah desa dengan jarak distribusi yang berjauhan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memperkuat respons darurat, tetapi juga menyiapkan strategi mitigasi jangka panjang. Pemetaan sumber air, pembangunan infrastruktur dan keterbukaan data mengenai jadwal serta sasaran dropping diperlukan agar pelayanan dapat diawasi sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
Dengan kekeringan yang berulang hampir setiap musim kemarau, penyelesaian persoalan air bersih di Kabupaten Blitar menjadi pekerjaan yang membutuhkan langkah terukur, transparan dan berkelanjutan, bukan sebatas respons ketika krisis telah terjadi.
(Red-Garudasatunews)
