SIDOARJO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meraih predikat kinerja tertinggi nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025. Di balik capaian tersebut, publik menyoroti konsistensi transparansi dan dampak nyata pelayanan kepada masyarakat.
Penghargaan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 3,6389 dan status kinerja tinggi. Piagam diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Kantor Kemendagri RI, Senin (27/4/2026).
Capaian ini disebut sebagai indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Namun, sejumlah kalangan menilai penilaian administratif harus berbanding lurus dengan kualitas layanan publik yang dirasakan warga di lapangan.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengapresiasi kinerja aparatur yang dinilai mampu menjaga standar pelayanan di tengah tekanan efisiensi anggaran.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD. Ini hasil kerja bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Meski demikian, Subandi menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan penurunan kualitas pelayanan. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga kinerja dan memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan akuntabel.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai penghargaan EPPD kerap berfokus pada indikator administratif dan pelaporan. Karena itu, diperlukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan capaian tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Subandi menambahkan, penghargaan ini harus menjadi momentum memperkuat inovasi dan kesinambungan program pembangunan, hingga ke tingkat desa. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang konsisten dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini dituntut menjaga capaian tersebut dengan pembuktian nyata di lapangan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan dasar, percepatan pembangunan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran di tengah kebijakan efisiensi nasional.
(Red-Garudasatunews)
