MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendorong penerapan satu data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan di masyarakat.
Menurut Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut, keberadaan data sosial ekonomi yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah banyaknya program bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun berbagai lembaga lainnya. Dengan sistem data tunggal, pemerintah dapat mengetahui secara rinci jenis bantuan yang telah diterima setiap warga sehingga kebijakan perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif.
Ia menjelaskan, tanpa data sosial ekonomi yang terintegrasi, pemerintah akan kesulitan melakukan pemetaan penerima manfaat. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan penerima ganda di satu sisi, sementara di sisi lain masih ada warga yang seharusnya berhak menerima bantuan namun belum terakomodasi.
“Ketika kita tidak memiliki data tunggal sosial ekonomi, kita akan kesulitan melakukan tagging atau melihat satu orang menerima bantuan apa saja dan dari berapa sumber,” ungkap Ning Ita dalam kegiatan penyatuan data penduduk untuk mendukung kebijakan dan pelayanan masyarakat di Kota Mojokerto.
Dorongan penerapan satu data tersebut juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Mojokerto memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Pemerintah daerah menilai validitas data menjadi fondasi utama dalam penyusunan program pembangunan maupun pelayanan publik. Data yang tidak akurat berisiko menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.
Dari sudut pandang pelayanan sosial, integrasi data dinilai mampu meningkatkan akurasi penyaluran bansos kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah dapat melakukan verifikasi lebih cepat terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi warga, termasuk ketika terjadi perbedaan data atau muncul aduan masyarakat terkait bantuan sosial.
Selain itu, sistem data yang terintegrasi juga menjadi instrumen penting untuk menghindari potensi ketidaktepatan sasaran bantuan. Pemerintah Kota Mojokerto sebelumnya telah mengembangkan berbagai langkah digitalisasi data kependudukan dan perlindungan sosial guna memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria.
Ning Ita menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin bekerja hanya berdasarkan rutinitas administratif semata. Setiap kebijakan harus memiliki dasar data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan maupun perlindungan sosial.
Upaya penguatan satu data sosial ekonomi juga sejalan dengan semangat program nasional Satu Data Indonesia yang menempatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Melalui integrasi data penduduk dan data sosial ekonomi, pemerintah berharap berbagai bentuk bantuan dapat disalurkan secara transparan, akuntabel, serta mengurangi potensi tumpang tindih penerimaan bantuan di masyarakat.
Pemerintah Kota Mojokerto berharap sistem data yang semakin terintegrasi dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses verifikasi penerima bantuan, sekaligus memastikan seluruh program kesejahteraan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
(Red-Garudasatunews)
