SIDOARJO, Garudasatunews.id – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu disampaikan dengan menyoroti besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut serta pentingnya memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Indonesia di Tengah Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global” yang digelar di Sidoarjo, Sabtu (18/7/2026).
Ketua PC IMM Kabupaten Sidoarjo, Satria Buana Putra, menegaskan pihaknya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus disertai pengawasan publik agar pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ia menyatakan evaluasi diperlukan apabila masih ditemukan persoalan terkait ketepatan sasaran penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, transparansi penggunaan anggaran, maupun efektivitas pengawasan. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai tujuan.
Dalam forum yang sama, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (BEM UMSIDA) turut menyampaikan pandangan mengenai kondisi kesejahteraan tenaga pendidik. Mereka menilai masih terdapat ketimpangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait kesejahteraan guru di daerah.
Perwakilan BEM UMSIDA menyampaikan bahwa kondisi kesejahteraan guru dinilai belum sebanding dengan peran strategis mereka dalam membangun kualitas pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurut mereka, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi kualitas pendidikan dan penghargaan terhadap profesi guru. Karena itu, kebijakan di bidang pendidikan dan program pemenuhan gizi dinilai perlu berjalan secara terpadu.
PC IMM Kabupaten Sidoarjo juga menilai indikator keberhasilan Program MBG tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah fasilitas pendukung yang dibangun. Organisasi tersebut berpandangan keberhasilan program semestinya tercermin dari meningkatnya kualitas gizi masyarakat, penurunan angka stunting, meningkatnya kualitas pendidikan, serta dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, IMM menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga pelaksanaan di lapangan, seluruh mekanisme diharapkan dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna memperkuat pengawasan masyarakat dan mencegah potensi penyimpangan.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong pemerintah melibatkan akademisi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa dalam proses evaluasi kebijakan. Menurut mereka, partisipasi berbagai unsur masyarakat akan memperkuat akuntabilitas sekaligus menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi penyempurnaan program.
Hingga kegiatan diskusi berakhir, forum menghasilkan dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi berbasis data dan fakta terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari hak masyarakat dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan kebijakan publik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pemberitaan ini tidak terdapat identitas anak maupun informasi yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan anak dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dewan Pers.
(Red-Garudasatunews)
