MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendorong pemerintah daerah menjadikan Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 bukan sekadar ajang penilaian atau pemeringkatan, melainkan ruang berbagi inovasi dan pembelajaran antardaerah untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Pesan tersebut disampaikan Ika Puspitasari saat mengikuti secara daring Kick-off I-SIM 2026 dari Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat, Kamis (20/8/2026). Program tahun ini mengusung tema “Aksi Nyata untuk Akselerasi Pencapaian SDGs Menuju 2030.”
Sebagai Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Ika menilai pemerintah daerah menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Kondisi geopolitik global dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut daerah tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan, tetapi juga menghadirkan inovasi yang berkelanjutan.
Menurut Ika, agenda SDGs menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur respons pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan pembangunan. Dengan batas waktu pencapaian target SDGs 2030 yang semakin dekat, pemerintah daerah dituntut mempercepat langkah dan memastikan program pembangunan menghasilkan dampak nyata.
Namun, ia menegaskan keberadaan I-SIM tidak semestinya dipersempit menjadi kompetisi antardaerah. Program tersebut justru harus digunakan sebagai instrumen self-assessment dan continuous improvement, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui kekuatan, kekurangan, sekaligus ruang perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan.
Sejak pertama kali digelar pada 2022, I-SIM telah menjadi bagian dari Indonesia’s SDGs Action Awards yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Program ini merupakan kolaborasi antara APEKSI, PT Surveyor Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, APKASI dan sejumlah pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan.
Dari sisi tata kelola, tantangan utama I-SIM bukan berhenti pada siapa yang mendapatkan peringkat terbaik. Lebih jauh, praktik baik yang muncul dari berbagai daerah perlu diidentifikasi, didokumentasikan, disebarluaskan, dipelajari, hingga memungkinkan untuk direplikasi sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
Pola tersebut dinilai penting agar inovasi pembangunan tidak berhenti sebagai program unggulan lokal atau sekadar materi penghargaan. Pertukaran pengalaman antardaerah dapat menjadi sumber pembelajaran untuk menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ika berharap Kick-off I-SIM 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi pemerintah kabupaten dan kota sekaligus memperkuat orientasi pembangunan yang berkelanjutan. Daerah, kata dia, tidak cukup hanya menunjukkan capaian terbaik, tetapi juga harus memastikan inovasi yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan I-SIM 2026 tidak semata ditentukan oleh peringkat. Dampak nyata terhadap masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah mengembangkan serta membagikan praktik baik menjadi aspek yang jauh lebih strategis dalam mengejar target SDGs 2030.
(Red-Garudasatunews)
