DLH Madiun Hadapi Penolakan TPST Bangunsari

oleh -45 Dilihat
oleh
DLH Madiun Hadapi Penolakan TPST Bangunsari
Jelang Verifikasi Tim Pusat, DLH Madiun Angkat Bicara Hadapi Penolakan TPST Bangunsari
banner 468x60

MADIUN, Garudasatunews.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun angkat bicara menjelang verifikasi tim pusat terkait persoalan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bangunsari, Kecamatan Dolopo, yang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena TPST Bangunsari merupakan salah satu fasilitas pengelolaan sampah yang tercatat dalam sistem pengelolaan sampah Kabupaten Madiun. Dokumen pemerintah daerah sebelumnya juga mencatat Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, sebagai lokasi TPST.

Menghadapi proses verifikasi, DLH Kabupaten Madiun menyatakan kesiapan memberikan penjelasan dan data yang diperlukan kepada tim pusat. Langkah tersebut penting untuk memastikan persoalan penolakan tidak hanya dilihat dari sisi keberadaan fasilitas, tetapi juga menyangkut pengelolaan lingkungan, dampak terhadap masyarakat serta aspek teknis operasional.

TPST Bangunsari sendiri bukan fasilitas baru. Pemerintah Kabupaten Madiun telah memasukkannya sebagai bagian dari infrastruktur pengelolaan sampah daerah. Pada 2024, fasilitas tersebut bahkan menjadi lokasi peninjauan sistem layanan sampah sekaligus penyerahan bantuan peralatan pengolahan sampah oleh pemerintah daerah.

Kepala DLH Kabupaten Madiun M. Zahrowi sebelumnya menyebut daerah tersebut memiliki 13 unit TPS3R, satu TPST di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, serta satu TPA di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan. Keberadaan fasilitas itu diarahkan untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Di sisi lain, penolakan masyarakat menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Verifikasi tim pusat menjadi momentum untuk menguji secara objektif apakah pengelolaan TPST telah memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan sekaligus menjawab kekhawatiran warga yang terdampak.

Data pengelolaan sampah Kabupaten Madiun menunjukkan tantangan yang cukup besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) semester II 2024, timbulan sampah Kabupaten Madiun mencapai sekitar 107.927,58 ton per tahun. Sampah yang berhasil dikurangi tercatat 27,46 persen, sedangkan penanganannya mencapai 16,16 persen sehingga total sampah yang terkelola sekitar 43,62 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap fasilitas pengolahan sampah. Namun, kebutuhan infrastruktur tidak serta-merta menghapus hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat serta mendapatkan informasi mengenai pengelolaan fasilitas di wilayahnya.

Karena itu, proses verifikasi tim pusat diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Transparansi mengenai kapasitas pengolahan, sistem operasional, potensi dampak lingkungan, pengelolaan residu serta mekanisme pengawasan menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan kepada publik.

Persoalan TPST Bangunsari kini berada pada titik penting. Pemerintah membutuhkan fasilitas pengolahan sampah untuk mengurangi beban lingkungan, sementara masyarakat berhak memastikan fasilitas tersebut dikelola secara aman, transparan dan sesuai ketentuan. Hasil verifikasi nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian berdasarkan data dan fakta, bukan semata-mata berdasarkan klaim masing-masing pihak.

(Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.