MALANG, Garudasatunews.id – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Malang resmi dikukuhkan oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Sudaryono, pada Jumat (17/7/2026). Pengukuhan tersebut menjadi momentum penguatan peran organisasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat sinergi antara petani dan pemerintah.
Ketua HKTI Kabupaten Malang, H. Machrus Sholeh atau yang akrab disapa Gus Machrus, menegaskan organisasinya berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Menurutnya, Kabupaten Malang memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional sehingga membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, kelompok tani, dan organisasi profesi petani.
Gus Machrus menyatakan HKTI akan berperan sebagai wadah penyalur aspirasi petani sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Ia menegaskan setiap masukan dari petani perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang konkret agar mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku sektor pertanian.
Selain memperkuat koordinasi dengan kelompok tani, HKTI Kabupaten Malang juga menyatakan kesiapan mengawal penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah. Menurut Gus Machrus, apabila ditemukan kendala dalam proses distribusi, HKTI siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu mencari solusi sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga hak petani penerima manfaat dapat terpenuhi secara optimal.
Ia menilai Kabupaten Malang memiliki kapasitas strategis dalam mendukung produksi pertanian nasional, termasuk sebagai salah satu sentra pembibitan jagung. Potensi tersebut, menurutnya, harus terus dikembangkan melalui dukungan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan akses sarana dan prasarana pertanian.
HKTI Kabupaten Malang berharap keberadaannya dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi maupun mengawal implementasi kebijakan sektor pertanian. Dengan sinergi tersebut, berbagai program pembangunan pertanian diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi petani serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
(Red-Garudasatunews)*
