JAKARTA, Garudasatunews.id — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas oknum penimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah daerah.
Tindakan tegas ini disepakati usai Bahlil menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemangku kepentingan kunci, termasuk Kepala Kepolisian RI, Suyudi Ario Seto, pada Jumat (16/10/2026).
Modus Tangki Modifikasi hingga 1.000 Liter
Bahlil mengungkapkan, pihak Kepolisian RI telah diminta berkolaborasi guna mengusut tuntas praktik spekulasi dan penimbunan BBM bersubsidi. Salah satu modus yang ditemukan di lapangan, seperti di Makassar, melibatkan penggunaan kendaraan jenis SUV berkapasitas besar (seperti Pajero) yang tangkinya telah dimodifikasi hingga mampu menampung 700 hingga 1.000 liter BBM sekali pengisian.
“Masa Solar subsidi ditampung lalu dijual kembali dengan harga industri? Padahal subsidinya ditanggung oleh negara. Saya sudah minta Pak Kapolri untuk menindak tegas dan memproses hukum para pelaku,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.
Penyebab Antrean: Pergeseran Konsumsi dan Kendala Distribusi
Selain praktik penimbunan, Bahlil meluruskan kabar mengenai ketahanan stok BBM nasional. Ia memastikan pasokan BBM secara umum berada dalam kondisi aman dan kilang minyak berproduksi normal.
Penurunan cadangan di bawah standar ideal 20 hari hanya terjadi pada produk Pertalite (RON 90), yang saat ini berada di kisaran 16 hingga 18 hari. Hal ini dipicu oleh pergeseran (shifting) konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi (RON 92 dan RON 95) ke RON 90 karena selisih harga yang cukup signifikan.
“Stok di kilang tidak ada masalah. Jenis Solar, RON 92, RON 95, dan RON 98 semuanya aman (no issue). Yang tertekan hanya RON 90 karena pergeseran konsumsi,” jelas Bahlil.
Sementara itu untuk kendala distribusi, khususnya keterlambatan pasokan dari Jawa Timur menuju Bali dan wilayah sekitarnya, Bahlil menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk menambah dan menggandakan Armada Kapal Pengangkut. Pemerintah menargetkan pemulihan ketahanan stok nasional ke level ideal 20 hari dapat rampung dalam waktu satu minggu.
Rapat Koordinasi Lintas Lembaga
Sebelumnya, Bahlil memimpin rapat koordinasi tertutup yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga, di antaranya:
* Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara)
* Muhammad Herindra (Kepala Badan Intelijen Negara / BIN)
* Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR RI)
* Suyudi Ario Seto (Kepala Kepolisian RI)
* Bambang Eko Shariyanto (Wamensesneg)
* Dony Oskaria (COO Danantara)
Pertemuan strategis tersebut berlangsung mulai pukul 10.00 WIB untuk memperkuat sinergi pengawasan energi dan menjaga stabilitas pasokan nasional.
(Red-Garudasatunews)
