JAKARTA, Garudasatunews.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh kepala Sekolah Rakyat di Indonesia memperkuat standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan seluruh sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sekolah teridentifikasi serta terpantau dengan baik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan.
Arahan itu disampaikan Gus Ipul saat rapat bersama seluruh kepala Sekolah Rakyat dan kepala sentra yang digelar secara daring melalui Zoom, Jumat (11/9). Menurutnya, penguatan SOP menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus memastikan keamanan peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar.
“Perkuat SOP, perkuat proses bisnis bapak-ibu sekalian, kenali dengan baik sumber daya manusia yang ada di sana, kenali juga dengan baik kondisi siswa kita yang ada di sana,” ujar Gus Ipul dalam arahannya.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kegiatan akademik, tetapi juga berperan sebagai pengendali tata kelola dan pengawas seluruh aktivitas pendidikan di lingkungan Sekolah Rakyat. Karena itu, ia meminta setiap kepala sekolah membangun sistem pengawasan yang terukur dan berjalan sesuai prosedur.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Gus Ipul juga menginstruksikan agar kepala sekolah menerapkan kontrak kerja atau pakta integritas kepada seluruh tenaga kependidikan. Kebijakan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai aturan kerja, standar pelayanan, serta mekanisme penanganan berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lingkungan sekolah.
Menurutnya, seluruh penyelenggara pendidikan harus memahami SOP secara menyeluruh agar tidak terjadi celah yang dapat memicu pelanggaran disiplin maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.
Dari sisi pengawasan, arahan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat sistem pencegahan terhadap tiga persoalan utama yang kerap menjadi perhatian di lingkungan pendidikan, yakni perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Ketiga isu tersebut dinilai membutuhkan langkah preventif yang konsisten melalui pengawasan berlapis dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
Selain meminta penguatan SOP, Gus Ipul juga melibatkan kepala sentra untuk membantu kepala sekolah dalam menangani peserta didik yang membutuhkan pendampingan khusus. Apabila ditemukan siswa yang memerlukan rehabilitasi atau penanganan tertentu, proses tersebut dapat dilakukan melalui sentra terdekat sebelum siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara optimal.
Kebijakan tersebut dinilai relevan mengingat sebagian peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang sosial yang beragam. Kondisi itu menuntut adanya koordinasi yang kuat antara sekolah dan sentra agar kebutuhan siswa dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Gus Ipul menegaskan bahwa kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi sekaligus kompas moral di lingkungan Sekolah Rakyat. Oleh sebab itu, seluruh jajaran pendidikan diminta memastikan tidak ada ruang bagi tindakan perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi dalam bentuk apa pun.
Pemerintah, lanjutnya, tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap tindakan yang mengarah pada tiga pelanggaran tersebut. Penegakan SOP, penguatan pengawasan, serta kolaborasi antarunit menjadi instrumen utama untuk menjaga lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik.
(Red-Garudasatunews)
