MALANG, Garudasatunews.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang menyatakan dukungan terhadap langkah evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut dilakukan atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, menyusul pergantian sejumlah pejabat di lingkungan BGN.
Menurut Zia, perbaikan tata kelola lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebutuhan mendesak mengingat besarnya tanggung jawab program tersebut dalam menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
“Ini langkah yang harus kita dukung. Karena tata kelola BGN harus diperbaiki sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto,” kata Zia, Rabu (3/6/2026).
Ia menegaskan bahwa proses evaluasi tidak hanya menyasar struktur kepemimpinan, tetapi juga harus mencakup seluruh aspek pelaksanaan program hingga tingkat lapangan, termasuk pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan.
Menurutnya, setiap fasilitas penyedia layanan MBG wajib memenuhi standar operasional dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dapur yang belum memenuhi ketentuan teknis maupun aspek kelayakan dinilai perlu mendapatkan pembinaan dan evaluasi sebelum kembali beroperasi.
“Program MBG ini sangat penting. Karena itu seluruh fasilitas pendukung harus memenuhi standar yang telah ditetapkan agar kualitas layanan tetap terjaga,” ujarnya.
Zia menjelaskan, fasilitas yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun standar lingkungan, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan ketentuan kesehatan lingkungan, dapat dikenakan penghentian sementara operasional hingga dilakukan perbaikan.
Menurut dia, mekanisme penghentian sementara tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada pengelola untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan pembenahan, maka evaluasi lanjutan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di Kabupaten Malang, lanjut Zia, sejumlah dapur penyedia layanan MBG saat ini sedang menjalani proses evaluasi dan penghentian sementara operasional guna memperbaiki berbagai aspek teknis yang belum memenuhi standar.
“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan tata kelola di BGN hingga ke tingkat SPPG agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan berjenjang yang melibatkan pemerintah daerah guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pemerintah.
Zia berharap proses evaluasi dan pembenahan di tubuh BGN dapat memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
(Red-Garudasatunews)
