SUMENEP, Garudastunews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mematangkan strategi eksekusi program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil guna memastikan program stimulus tersebut tetap menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, di tengah tantangan keterbatasan anggaran daerah.
Pada tahun ini, Pemkab Sumenep mengalokasikan dana sebesar Rp2,43 miliar untuk merehabilitasi hunian warga kurang mampu. Besaran bantuan untuk setiap penerima manfaat nantinya akan disesuaikan secara proporsional dengan tingkat kerusakan bangunan yang ditemukan saat proses verifikasi lapangan.
Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep, Noviana Citrayani, menjelaskan bahwa setiap rumah memiliki karakteristik dan tingkat kerusakan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang matang dan presisi sebelum bantuan disalurkan.
”Kami harus menghitung kebutuhan secara detail. Anggaran yang tersedia harus mampu memberikan dampak dan manfaat yang maksimal bagi sebanyak mungkin warga yang membutuhkan,” ujar Noviana, Kamis (25/6/2026).
Tantangan Geografis Wilayah Kepulauan :
Selain keterbatasan dana, tantangan terbesar pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Sumenep terletak pada kondisi geografisnya yang terdiri dari banyak pulau. Proses distribusi bahan bangunan ke wilayah kepulauan membutuhkan biaya logistik tambahan, ditambah lagi dengan harga material di sana yang relatif lebih tinggi dibanding wilayah daratan.
Menyikapi hal tersebut, Disperkimhub Sumenep saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap hasil verifikasi lapangan. Langkah ini krusial untuk menyusun skema intervensi bantuan yang paling efektif dan adaptif dengan kondisi masing-masing wilayah.
Melalui program RTLH ini, Pemkab Sumenep tidak hanya berkomentar soal perbaikan fisik bangunan semata. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak huni.(adc)
