BLITAR, Garudasatunews.id – Pemandangan tak biasa terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba ikut memimpin aksi demonstrasi ratusan atlet dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar di depan Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (7/9/2026).
Aksi tersebut menyoroti pencairan dana hibah KONI dan pembinaan atlet. Massa mendesak Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin segera memberikan kepastian terhadap anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program olahraga.
Elim yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar menyampaikan bahwa kehadirannya dalam aksi merupakan bentuk perjuangan terhadap kepentingan atlet dan organisasi olahraga. Posisi tersebut sekaligus memunculkan sorotan karena dirinya merupakan bagian dari unsur eksekutif Pemerintah Kota Blitar.
“Mungkin terkesan aneh, Wakil Wali Kota mendemo Wali Kota. Tapi kami bekerja untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk para atlet,” ujar Elim dalam aksi tersebut.
Selain menuntut pencairan dana hibah dan pembinaan atlet, massa meminta Pemkot Blitar menyerahkan Gedung Sekretariat KONI di Jalan Cokroaminoto kepada pengurus KONI Kota Blitar. Persoalan fasilitas sekretariat menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut.
Sorotan semakin menguat karena berdasarkan informasi terbaru, Pemkot Blitar mengalokasikan hibah KONI 2026 sebesar Rp2,8 miliar. Mas Ibin menyatakan pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran tersebut memiliki dasar administrasi, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan.
Mas Ibin juga menyoroti masa tugas Elim sebagai Plt Ketua KONI yang, berdasarkan dokumen penunjukan yang diterima Pemkot, berlaku mulai 1 September hingga 1 Oktober 2026. Rentang waktu yang relatif singkat itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pencairan anggaran.
Di sisi lain, Mas Ibin pada saat aksi berlangsung memilih menjalankan agenda pemerintahan di lapangan. Ia meninjau sejumlah program pembangunan berbasis masyarakat serta penanganan rumah tidak layak huni. Pemerintah menyebut program pembangunan tersebut mencakup sekitar 300 titik dan diperkirakan menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, aksi Wakil Wali Kota terhadap pemerintahannya sendiri menjadi sinyal adanya persoalan komunikasi internal yang perlu mendapat perhatian. Kritik terhadap kondisi ini juga muncul dari kalangan olahraga. Ketua Persatuan Catur Indonesia (Percasi) Kota Blitar M Triyanto menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk kegagalan komunikasi internal pemerintahan.
Namun, polemik tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana KONI. Persoalan utama yang kini perlu dijelaskan secara terbuka adalah status administrasi hibah, mekanisme pencairan, kebutuhan pembinaan atlet, serta dasar penundaan atau belum terealisasinya anggaran tersebut.
Dengan demikian, polemik antara Wawali Elim dan Wali Kota Mas Ibin bukan sekadar soal aksi demonstrasi. Persoalan tersebut menyentuh aspek transparansi anggaran, efektivitas pembinaan atlet, serta soliditas komunikasi dalam pemerintahan Kota Blitar. Publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh agar polemik dana KONI tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
(Red-Garudasatunews)
