BLITAR, Garudasatunews.id – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengusung isu “Reformasi Jilid 2” terus menguat di berbagai daerah. Menanggapi perkembangan tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai munculnya tuntutan mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan tata kelola pemerintahan yang menjadi perhatian publik.
Dalam keterangannya pada Minggu (14/6/2026), Hasto menyebut gerakan mahasiswa lahir dari berbagai persoalan yang dinilai memicu keresahan masyarakat. Menurutnya, tuntutan yang disuarakan mahasiswa memiliki latar belakang yang berkaitan dengan implementasi agenda reformasi yang selama ini menjadi fondasi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Salah satu sorotan utama yang disampaikan Hasto adalah terkait pemisahan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menjadi bagian penting dari amanat Reformasi 1998. Ia menegaskan bahwa reformasi menghendaki kedua institusi tersebut tetap berada dalam koridor profesionalisme dan netralitas politik.
“TNI-Polri tidak boleh berpolitik. Di tingkat implementasinya kan banyak sekali persoalan sehingga kenapa kemudian harus melakukan perluasan fungsi yang keluar dari tupoksi dari semangat reformasi,” ujar Hasto.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap berbagai kebijakan yang dinilai membuka ruang perluasan peran aparatur negara di luar tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam kerangka reformasi. Menurut Hasto, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pelaksanaan agenda reformasi yang diperjuangkan sejak lebih dari dua dekade lalu.
Ia mengingatkan bahwa Reformasi 1998 merupakan hasil perjuangan panjang untuk mewujudkan demokrasi, supremasi hukum, serta pemisahan peran institusi negara dari kepentingan politik praktis. Karena itu, setiap kebijakan yang dinilai berpotensi menggeser prinsip-prinsip tersebut layak menjadi perhatian bersama.
Hasto juga mempertanyakan arah kebijakan yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Menurutnya, munculnya kritik dari mahasiswa dan elemen masyarakat merupakan bentuk respons terhadap berbagai perkembangan yang dianggap mengurangi substansi demokrasi dan prinsip negara hukum.
“Itulah yang kemudian melahirkan berbagai gagasan, kok negara ini terpojok-pojok. Reformasi yang dengan susah payah diperjuangkan untuk hadirnya demokrasi, hadirnya supremasi hukum, hadirnya pemisahan TNI dan Polri, kenapa kemudian saat ini dibalikkan kembali?” kata Hasto.
Pernyataan Sekjen PDIP tersebut menambah daftar kritik yang berkembang di ruang publik terkait pelaksanaan agenda reformasi. Sementara itu, tuntutan mahasiswa yang menggaungkan “Reformasi Jilid 2” terus menjadi perhatian karena menyentuh isu-isu strategis, mulai dari supremasi hukum, kualitas demokrasi, hingga netralitas aparatur negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
(Red-Garudasatunews)
