SUMENEP, Garudasatunews.id— Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus menjadi perhatian serius Pemkab dan Kepolisian Sumenep, Jawa Timur. Guna menyisir potensi tunggakan sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas, tim lintas instansi menggelar Operasi Gabungan (Opgab) skala besar pada Selasa (15/9/2026).
Kegiatan diawali dengan apel bersama di Pos 12.0 Trunojoyo Polresta Sumenep. Usai apel, petugas gabungan langsung bergerak menuju lokasi pemeriksaan strategis di Jalan Raya Sumenep–Lenteng, tepatnya kawasan perbatasan Kecamatan Lenteng dan Batuan. Di lokasi tersebut, petugas menghentikan kendaraan yang melintas secara selektif untuk memeriksa administrasi dan kelengkapan berkendara.
Operasi ini melibatkan kolaborasi ketat antara UPT PPD Sumenep, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Unit Tujarwali Satlantas Polresta Sumenep, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep.
Kepala UPT PPD Sumenep, Samtiono, S.H., M.H., menegaskan bahwa razia ini tidak semata-mata berfokus pada penindakan hukum, melainkan lebih mengedepankan sisi edukasi kepada wajib pajak.
“Operasi gabungan ini merupakan langkah bersama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kami mengedepankan edukasi agar wajib pajak memahami pentingnya tertib membayar pajak kendaraan,” ujar Samtiono.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menunda kewajibannya, terlebih beragam kemudahan layanan pembayaran berbasis digital maupun fasilitas langsung telah disediakan. “Harapannya, wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan mudah dan tidak menunda pembayaran,” tambahnya.
20 Kendaraan Terjaring, Knalpot Brong Turut Diperiksa :
Dalam razia tersebut, petugas mencatat sedikitnya 20 kendaraan bermotor yang terindikasi belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Para pengendara yang terjaring langsung diberi teguran persuasif serta edukasi di tempat.
Selain masalah pajak, sasaran pemeriksaan meluas hingga ke keabsahan dokumen kendaraan, kelengkapan keselamatan berkendara, hingga penertiban penggunaan knalpot brong (tidak standar).
Kanit Tujarwali Satlantas Polresta Sumenep, IPDA Dypta, S.H., menyampaikan bahwa penertiban di lapangan tetap mengutamakan pendekatan humanis demi menciptakan keselamatan lalu lintas.
“Kami mengajak pengguna jalan untuk tertib administrasi dan memastikan kendaraannya sesuai ketentuan. Dokumen kendaraan harus lengkap dan sah. Tertib administrasi dan tertib berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama,” kata IPDA Dypta.
Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memegang peranan kunci sebagai salah satu penyokong penerimaan daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Kepala Bapenda Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, S.H., M.H., menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak merupakan modal sosial yang sangat penting.
“Pajak kendaraan bukan hanya kewajiban administrasi. Kepatuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan daerah dan pembangunan di Kabupaten Sumenep,” jelas Ferdiansyah.
Ia menekankan bahwa sinergi antarinstansi akan terus diperkuat agar gerakan sadar pajak tidak berhenti pada momen razia semata, melainkan menjadi budaya berkelanjutan.
Melalui pendekatan berimbang antara edukasi, kemudahan pelayanan, dan penegakan hukum ini, operasi gabungan diharapkan memberi dampak jangka panjang: menciptakan jalan raya yang aman sekaligus mendorong tingkat kepatuhan pajak demi kemajuan pembangunan daerah. (Red-Garudasatunews)
