SURABAYA, Garudasatunews.id – Jawa Timur kembali diguncang kasus korupsi setelah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini memperpanjang daftar kepala daerah di Jatim hasil Pilkada 2024 yang tersandung perkara serupa.
Sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko lebih dulu diamankan dalam operasi KPK. Rangkaian kasus ini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan Pemprov Jatim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan kabupaten/kota. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Musrenbang Jatim di Surabaya, Selasa (14/4/2026).
“Kita tidak akan ragu membenahi tata kelola. Sistem sudah kita optimalkan, tetapi ini menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan,” ujar Emil.
Namun, di tengah klaim optimalisasi sistem, fakta terjadinya tiga OTT dalam waktu berdekatan justru memperlihatkan celah serius dalam implementasi pengawasan. Emil mengakui bahwa meskipun panduan pencegahan korupsi dari KPK telah disusun secara rinci, praktik penyimpangan tetap terjadi.
Ia menjelaskan KPK telah mengembangkan sistem pengendalian meliputi kontrol, monitoring, supervisi, dan pencegahan, mencakup sektor pengadaan, meritokrasi jabatan, perencanaan anggaran, hingga pengelolaan aset. Meski demikian, pelanggaran tetap berulang.
Emil menilai faktor integritas individu menjadi variabel yang sulit dikontrol. “Sistem sudah ada, tetapi hati orang siapa yang tahu,” ujarnya, menegaskan bahwa persoalan tidak semata pada regulasi, tetapi juga pada komitmen pelaksana di lapangan.
Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan kritik, bahwa pendekatan berbasis sistem belum sepenuhnya mampu menutup ruang penyimpangan. Terlebih, munculnya kasus berulang menunjukkan kemungkinan lemahnya pengawasan internal maupun deteksi dini terhadap modus baru korupsi.
Pemprov Jatim disebut akan berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk KPK, untuk memperkuat langkah pencegahan dan supervisi. Namun hingga kini, belum ada rincian konkret terkait langkah korektif yang akan diterapkan dalam waktu dekat.
Rangkaian OTT ini menjadi indikator bahwa upaya pencegahan korupsi di daerah masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi sistem maupun integritas aparatur. Tanpa evaluasi mendalam dan langkah tegas, kasus serupa berpotensi terus berulang di masa mendatang. (Red-Garudasatunews)
