SAMPANG, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperketat dan mempercepat pemutakhiran data penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh bantuan finansial pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Upaya penataan data ini dilakukan secara intensif melalui verifikasi kepemilikan aset berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sekaligus membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan ketidaksesuaian status ekonomi (desil).
Ketua Tim PKH Sampang, Moh. Hakim, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyanggah apabila menemukan warga berkategori mampu namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan di kelompok desil rendah.
Hakim mengimbau masyarakat untuk mengubah sudut pandang terkait pemutakhiran data. Menurutnya, pemutakhiran data tidak boleh lagi disalahartikan sebagai upaya untuk “menurunkan desil”, melainkan proses perbaikan data agar kondisi ekonomi warga di lapangan dapat tercermin secara akurat.
”Akurasi data ini menjadi kunci utama agar bansos benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Apabila Tim PKH menemukan exclusion error atau ketidaksesuaian data misalnya kondisi sebenarnya berada di desil 10 namun tercatat di desil 1 hingga 5 kami akan segera melakukan pemutakhiran melalui mekanisme yang berlaku,” ujar Hakim, Selasa (15/9/2026).
Lebih lanjut, Hakim menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data ini tidak hanya mengandalkan Tim PKH. Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif melaporkan atau memperbarui data melalui beberapa jalur resmi, di antaranya :
– Musyawarah Desa (Musdes) di tingkat desa/kelurahan setempat.
– Operator Desa SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
– Aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.
Ia menambahkan bahwa partisipasi serta kejujuran warga dalam memberikan informasi menjadi kunci vital untuk mewujudkan akurasi data pemutakhiran Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN) yang adil dan transparan. (Red-Garudasatunews)
