JAKARTA, Garudasatunews.id – Pemerintah mengungkap ketimpangan serius antara kebutuhan dan produksi dalam negeri Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang hingga kini masih membebani neraca energi nasional. Dari total konsumsi sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi domestik hanya mampu memasok 1,6 hingga 1,7 juta ton. Artinya, sekitar 7 juta ton masih bergantung pada impor.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah strategis guna menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Sejumlah opsi alternatif tengah dikaji secara intensif, dengan fokus utama pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui, tekanan terhadap pasokan LPG tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu yang tidak diiringi peningkatan signifikan produksi domestik.
“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam kita tidak istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dalam upaya mencari solusi, pemerintah mengidentifikasi kendala utama pada keterbatasan bahan baku LPG, khususnya komponen C3 dan C4 yang produksinya relatif kecil di Indonesia. Hal ini menjadi titik lemah dalam pengembangan industri LPG nasional.
Sebagai langkah substitusi, pemerintah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah melalui proses hilirisasi. DME dinilai dapat menjadi pengganti LPG yang lebih realistis karena memanfaatkan sumber daya domestik yang melimpah.
“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelas Bahlil.
Selain DME, opsi lain yang tengah dikaji adalah penggunaan Compressed Natural Gas (CNG). Berbeda dengan LPG, CNG berasal dari gas dengan kandungan C1 dan C2 yang lebih melimpah di dalam negeri, sehingga dinilai memiliki potensi pasokan yang lebih stabil.
Namun demikian, penggunaan CNG menghadapi tantangan teknis, terutama kebutuhan teknologi kompresi bertekanan tinggi antara 250 hingga 400 bar agar dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.
“Nah, alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi,” tambahnya.
Meski masih dalam tahap kajian dan konsolidasi lintas sektor, pemerintah menilai pengembangan DME dan CNG sebagai langkah krusial dalam strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Upaya ini juga menjadi bagian dari agenda besar menuju kemandirian energi nasional yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan struktural.
(Red-Garudasatunews)
