JEMBER, Garudasatunews.id – Penebusan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember menembus 15 ribu ton hingga April 2026, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Lonjakan ini memicu perhatian terhadap kesiapan distribusi dan potensi gangguan pasokan di tengah tingginya kebutuhan petani.
Data menunjukkan realisasi tersebut baru mencapai sekitar 12 persen dari total alokasi 124.122 ton untuk tahun 2026. Account Executive PT Pupuk Indonesia (Persero) di Jember, Slamet Saputra, menyebut pola penebusan terjadi serempak di berbagai wilayah, mengindikasikan peningkatan kebutuhan yang merata.
Di tengah lonjakan permintaan, ketersediaan stok menjadi sorotan. Per 10 April 2026, stok di gudang tercatat terdiri dari 1.760 ton urea, 571 ton NPK Phonska, 90 ton pupuk organik, dan 39 ton ZA. Pasokan tambahan terus dikirim melalui armada Petrokimia Gresik untuk menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan di lapangan.
Namun, distribusi tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pengiriman dari Pupuk Sriwidjaja Palembang sempat terganggu akibat faktor alam di Sungai Musi, memaksa pergeseran pasokan dari Pupuk Kalimantan Timur sebagai solusi alternatif.
Sejak 1 April 2026, jenis pupuk urea yang disalurkan juga mengalami perubahan dari prill menjadi granul. Peralihan ini diklaim tidak memengaruhi kualitas, namun berpotensi memicu kebingungan di tingkat petani jika tidak diiringi sosialisasi yang memadai.
Pihak Pupuk Indonesia menyatakan akan menghabiskan sisa stok urea prill hingga akhir Juni sebelum sepenuhnya beralih ke granul pada Juli 2026. Langkah ini disebut sebagai solusi permanen untuk menghindari gangguan distribusi akibat faktor geografis di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Pertanian DTPHP Jember, Moch. Kosim, meminta kepastian pasokan agar tidak menimbulkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas distribusi selama masa transisi agar tidak memicu keresahan petani.
Lonjakan penebusan pupuk ini memperlihatkan tingginya ketergantungan sektor pertanian terhadap subsidi. Tanpa pengelolaan distribusi yang presisi dan transparan, peningkatan serapan berisiko tidak sejalan dengan produktivitas yang diharapkan.
(Red-Garudasatunews)
