PAMEKASAN, Garudasatunews.id – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai keterbatasan anggaran yang dihadapi banyak pemerintah daerah berpotensi mendorong lahirnya kesadaran kolektif masyarakat dalam mendukung pembangunan. Pernyataan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Pamekasan, Jumat (24/7/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Dalam pertemuan tersebut, Lia menyampaikan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi daerah, termasuk berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, menjadi persoalan yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kemampuan pembiayaan program pembangunan, tetapi juga menuntut adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemkab Pamekasan menghadapi pengurangan dana transfer daerah hingga sekitar Rp200 miliar. Nilai tersebut dinilai berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan.
“Di tengah adanya pemotongan dana transfer daerah yang mencapai hingga Rp200 miliar, tentu hal ini bukan hal mudah. Namun kami melihat ada semangat kolaborasi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dengan masyarakat,” ujar Lia.
Menurut senator asal Jawa Timur itu, keterbatasan anggaran berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan sejumlah pembangunan, khususnya infrastruktur di wilayah pedesaan. Meski demikian, ia berpandangan bahwa situasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Dulu pembangunan banyak bergantung pada pemerintah pusat. Kini muncul dorongan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan,” katanya.
Lia juga menegaskan komitmennya sebagai anggota DPD RI untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, fungsi representasi daerah di DPD RI harus dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta kebutuhan pembangunan agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional.
Ia menyebut komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar berbagai kendala pembangunan di daerah dapat disampaikan secara terbuka dan memperoleh tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Silaturahmi dan komunikasi harus terus dijaga. Kami di DPD RI siap menjadi penghubung agar aspirasi daerah dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal yang berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
