MALANG, Garudasatunews.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Asep Kurnia, melakukan inspeksi langsung terhadap layanan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang. Kunjungan tersebut difokuskan pada evaluasi transparansi pelayanan publik, pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan (WBP), serta tata kelola hak ekonomi yang diberikan kepada warga binaan.
Dalam kunjungan yang berlangsung Jumat (17/7/2026), Asep didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, dan disambut Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, bersama jajaran.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Kantin Primkopasindo Lapas Malang. Asep memeriksa langsung penerapan kebijakan satu harga yang mengacu pada ketentuan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo), termasuk daftar harga kebutuhan pokok, mekanisme pelayanan, serta akses warga binaan terhadap layanan kantin.
Menurut Asep, pelayanan dasar di lingkungan pemasyarakatan harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan agar hak-hak warga binaan tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pelayanan dasar seperti kantin harus menjunjung prinsip keadilan dan transparansi. Pastikan harga yang diterapkan sesuai ketentuan, tidak memberatkan warga binaan, serta benar-benar menjadi bentuk pelayanan yang humanis,” tegas Asep.
Selain pelayanan kantin, Sekjen Imipas juga meninjau program pembinaan kemandirian melalui Batik Tulis Lowokwaroe yang menjadi salah satu produk unggulan Lapas Kelas I Malang. Dalam peninjauan tersebut, Asep melihat secara langsung proses produksi mulai dari perancangan motif berbasis digital hingga proses membatik secara manual.
Ia menilai program tersebut tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana peningkatan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya.
Asep turut memberikan arahan agar pengelolaan premi hasil kerja warga binaan terus diperkuat melalui sistem perbankan sehingga lebih aman, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, mekanisme tersebut akan memberikan manfaat nyata karena dana premi dapat digunakan sebagai modal awal ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, menyatakan kunjungan Sekjen Imipas menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemasyarakatan sekaligus evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembinaan di dalam lapas.
Ia menjelaskan seluruh warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian telah memperoleh hak premi yang dikelola secara akuntabel melalui buku tabungan premi sebagai bentuk penghargaan atas produktivitas mereka selama mengikuti kegiatan kerja.
“Seluruh warga binaan yang bekerja dalam program pembinaan kemandirian telah memperoleh hak premi yang dikelola secara akuntabel melalui buku tabungan premi. Hal ini merupakan bentuk penghargaan atas produktivitas mereka sekaligus menjadi bekal awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah bebas,” ujar Christo Victor.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan Lapas Kelas I Malang akan terus mengembangkan program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan kerja, tetapi juga memperkuat aspek karakter, kesiapan ekonomi, dan kemandirian warga binaan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan terhadap implementasi pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemenuhan hak warga binaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Red-Garudasatunews)
