BANGKALAN, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di tengah masih menumpuknya persoalan infrastruktur dan pengelolaan sampah. Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD menjadi penanda awal arah kebijakan pembangunan sekaligus cermin pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Dalam forum tersebut, Pemkab Bangkalan kembali menegaskan percepatan infrastruktur strategis dan penguatan layanan dasar sebagai prioritas utama. Namun realitas di lapangan menunjukkan, keluhan warga terkait jalan rusak, sampah, dan akses layanan dasar masih kerap muncul.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengakui, sejumlah persoalan mendasar hingga kini belum tertangani secara optimal. RKPD 2027, kata dia, disusun untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat yang terus mendesak.
“RKPD 2027 menjadi fase penting karena masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita jawab, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar,” ujar Lukman, Jumat (30/1/2026).
Isu sampah menjadi sorotan utama. Kabupaten Bangkalan hingga kini belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) permanen. Penanganan sampah masih bergantung pada TPS3R, insinerator, dan rumah kompos dengan jangkauan terbatas, sementara volume sampah terus meningkat setiap tahun.
“Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar. Ke depan harus ada solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” tegas Lukman.
Di sektor infrastruktur, Pemkab mencatat peningkatan kualitas puluhan ruas jalan sepanjang 2025. Namun, kondisi jalan rusak masih ditemukan di sejumlah wilayah, menandakan kebutuhan infrastruktur belum sepenuhnya terkejar.
Persoalan lain yang mengemuka adalah keterbatasan akses air bersih. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa wilayah dinilai belum mampu menjangkau seluruh desa yang membutuhkan layanan tersebut.
Bupati Lukman menekankan pentingnya masukan dari DPRD dan masyarakat agar perencanaan pembangunan tidak berhenti sebatas dokumen.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang jujur dan konstruktif, supaya arah pembangunan ke depan benar-benar berdampak dan tidak mengulang persoalan yang sama,” pungkasnya.(Red-Garudasatunews)
