SUMENEP, Garudasatunews.id — Dukungan terhadap penetapan Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten kepulauan terus mengalir. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai penguatan status tersebut bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan kebutuhan strategis demi pemerataan pembangunan.
Hal itu disampaikan Lia saat menggelar kunjungan kerja di Pendopo Bupati Sumenep, Sabtu (25/7/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Joko Satrio, jajaran kepala dinas, serta dinas teknis terkait.
Lia mengungkapkan, Sumenep memiliki karakteristik geografis yang sangat unik dengan 126 pulau terbanyak se Jawa Timur, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau nirdarat. Kondisi ini menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda dari wilayah daratan.
“Diperlukan kebijakan yang adaptif, terutama untuk percepatan infrastruktur, konektivitas antarpulau, dan pemerataan layanan publik. Status kabupaten kepulauan akan membuka pintu bagi skema anggaran pusat yang lebih presisi sesuai kebutuhan wilayah,” tegas Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut.
Menurutnya, langkah ini juga memiliki landasan hukum yang kuat, sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bupati Sumenep, Joko Satrio, menegaskan kesiapan pemerintah daerah. Pemkab Sumenep telah menyiapkan berbagai langkah krusial, mulai dari penyusunan naskah akademik, penggalangan dukungan publik, hingga kelengkapan administratif.
“Potensi maritim, pariwisata, dan ekonomi pesisir Sumenep sangat luar biasa. Dukungan regulasi yang spesifik dari pusat akan menjadi kunci mendongkrak kesejahteraan masyarakat kepulauan,” pungkas Joko.(Adc)
