SURABAYA, Garudasatunews.id – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menghapus program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai sorotan tajam. Kebijakan ini diduga mengarah pada penyempitan fungsi pendidikan tinggi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja, memicu kritik dari kalangan akademisi.
Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, menilai kebijakan tersebut bukan hal baru, melainkan pengulangan pola lama yang berakar dari paradigma pembangunan era Orde Baru. Menurutnya, konsep “link and match” kembali dimunculkan dengan pendekatan yang lebih sistematis untuk menyelaraskan pendidikan dengan kepentingan industri.
“Sejak Orde Baru, narasi pembangunan, modernisasi, hingga link and match sudah menjadi dasar kebijakan pendidikan. Ini bukan hal baru, hanya dikemas ulang,” ujar Radius, Selasa (28/4/2026).
Dalam analisisnya, pendekatan tersebut berpotensi menggeser orientasi pendidikan dari pengembangan nalar kritis menjadi sekadar pemenuhan kebutuhan teknis pasar kerja. Mahasiswa dinilai berisiko diarahkan menjadi tenaga operasional, bukan individu dengan kapasitas intelektual yang utuh.
“Konsep ini berpotensi melahirkan lulusan yang kurang kritis dan hanya berorientasi material, karena difokuskan sebagai tenaga kerja,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai kebijakan ini sarat dengan kepentingan ekonomi yang dibungkus dalam narasi pembangunan. Negara, kata dia, menggunakan legitimasi pembangunan untuk mendorong perubahan struktur pendidikan yang lebih tunduk pada kebutuhan industrialisasi.
Radius juga menyoroti adanya kecenderungan mekanisme pasar bebas dalam arah kebijakan tersebut. Institusi pendidikan didorong mengikuti logika industri, sementara negara berperan sebagai pengendali melalui regulasi dan standar yang menekan kemandirian akademik.
“Praktiknya menyerupai pasar bebas, di mana arah pendidikan ditentukan oleh kebutuhan industri, bukan kebutuhan pengembangan manusia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kontrol terhadap dunia pendidikan kini tidak lagi bersifat langsung, melainkan melalui pembentukan norma sosial berbasis kompetisi. Mahasiswa secara tidak sadar diarahkan menginternalisasi nilai-nilai pasar demi bertahan dalam sistem kerja.
“Individu akhirnya mengontrol dirinya sendiri berdasarkan prinsip pasar. Ini bentuk pendisiplinan yang halus namun sistematis,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempercepat komersialisasi pendidikan dan mengikis independensi intelektual kampus. Perguruan tinggi dikhawatirkan semakin terseret dalam kepentingan industri, mengabaikan peran strategisnya dalam membangun pemikiran kritis dan peradaban.
Hingga saat ini, pihak Kemdiktisaintek belum memberikan penjelasan rinci terkait parameter penghapusan prodi maupun mekanisme evaluasi yang digunakan. Minimnya transparansi ini membuka ruang pertanyaan publik terkait arah kebijakan pendidikan nasional ke depan.
(Red-Garudasatunews)
