SIDOARJO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove di pesisir Kecamatan Sedati. Namun, rencana pengembangan destinasi ekowisata tersebut masih membutuhkan kepastian pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) seluas sekitar 4.505 meter persegi.
Kebutuhan lahan tersebut menjadi salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan sebelum pembangunan akses jalan dapat direalisasikan. Pemkab Sidoarjo pun mulai melakukan koordinasi dengan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya untuk membahas mekanisme pemanfaatan aset negara tersebut.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, M. Bachruni Aryawan, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan wisata mangrove membutuhkan dukungan infrastruktur, terutama akses jalan utama yang memadai.
Pemkab merencanakan peningkatan jalan utama sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer dengan lebar mencapai 25 meter. Jalan tersebut diproyeksikan menjadi akses utama menuju kawasan wisata mangrove yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati.
Koordinasi terkait pemanfaatan lahan dilakukan pada Kamis (12/11/2026) di Markas Kodaeral V Surabaya. Rombongan Pemkab Sidoarjo dipimpin M. Bachruni Aryawan, bersama Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Muhammad Yunan Khoiron.
Rombongan diterima Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.
Tiga Skema Pemanfaatan Aset Negara
Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga alternatif mekanisme pemanfaatan lahan TNI AL, yakni tukar-menukar atau tukar guling, hibah, dan pinjam pakai.
Ketiganya memiliki konsekuensi administratif dan ketentuan berbeda. Melalui mekanisme tukar guling, Pemkab Sidoarjo harus menyediakan lahan pengganti dengan nilai minimal setara aset yang digunakan.
Sementara mekanisme hibah memungkinkan pengalihan kepemilikan tanpa kompensasi apabila memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan. Adapun pinjam pakai memungkinkan penggunaan lahan tanpa pembayaran sewa dengan jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Bachruni menegaskan, keputusan pemanfaatan aset tersebut tidak bisa ditetapkan hanya oleh Kodaeral V Surabaya.
Permohonan Pemkab Sidoarjo harus melalui kajian teknis di tingkat Kodaeral V sebelum diteruskan kepada Markas Besar TNI AL dan Markas Besar TNI untuk memperoleh persetujuan.
Survei Lapangan Jadi Tahapan Penentu
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sidoarjo bersama Kodaeral V Surabaya akan melakukan survei lapangan untuk memastikan luasan lahan yang dibutuhkan sekaligus mencocokkan rencana pembangunan jalan dengan kondisi aktual di lokasi.
Tahapan ini menjadi penting karena kepastian luas, status, dan mekanisme penggunaan aset negara akan menentukan kelanjutan proses administrasi maupun persiapan pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, rencana pengembangan wisata mangrove tidak berhenti di kawasan Sedati. Pemerintah daerah juga mengarahkan pengembangan ekowisata hingga pesisir selatan Kabupaten Sidoarjo, mulai Kecamatan Sedati sampai Kecamatan Jabon.
Kawasan tersebut direncanakan membentang sepanjang kurang lebih 33 kilometer dengan lebar sekitar satu kilometer.
Pengembangan wisata mangrove diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, meningkatkan daya tarik pariwisata daerah, sekaligus mendukung pelestarian ekosistem pantai.
Namun, realisasi rencana tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan, terutama kepastian pemanfaatan 4.505 meter persegi lahan milik TNI AL dan persetujuan dari instansi berwenang.
Dengan demikian, keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan jalan, tetapi juga transparansi pengelolaan aset negara, kepastian administrasi, serta kesesuaian pembangunan dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir.
(Red-Garudasatunews)
