SURABAYA, Garudasatunews.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menetapkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp26,545 triliun dan belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp1,090 triliun.
Persetujuan bersama tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026). Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah sebelum memasuki evaluasi pemerintah pusat.
Khofifah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim atas penyelesaian pembahasan Raperda APBD 2027. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara pihak eksekutif dan legislatif.
Penyusunan APBD 2027, lanjut Khofifah, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Sembilan Prioritas Pembangunan Jawa Timur
Dalam rancangan anggaran tersebut, Pemprov Jatim mengarahkan kebijakan belanja untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan daerah.
Prioritas itu meliputi percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan konektivitas infrastruktur antarwilayah dan kawasan aglomerasi.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan; pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan; dan penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mudah dijangkau masyarakat.
Agenda lainnya mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, menjaga keharmonisan serta inklusivitas masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Khofifah berharap seluruh prioritas tersebut tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Dana Cadangan Dikurangi Rp75 Miliar
Di balik kesepakatan anggaran tersebut, pembahasan Badan Anggaran, fraksi, dan komisi DPRD Jatim menghasilkan sejumlah penyesuaian alokasi belanja.
Salah satu perubahan penting adalah pengurangan pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar. Alokasi yang semula direncanakan Rp275 miliar pada 2027 disesuaikan menjadi Rp200 miliar.
Meski demikian, total Dana Cadangan hingga akhir 2029 tetap dipertahankan sebesar Rp600 miliar sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.
Selain penyesuaian tersebut, dilakukan pula efisiensi belanja pegawai yang dialihkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas pembangunan.
Berdasarkan hasil kesepakatan, struktur APBD Jatim 2027 terdiri atas pendapatan daerah Rp26,545 triliun, belanja daerah Rp27,636 triliun, dan defisit Rp1,090 triliun. Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp1,090 triliun sehingga proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) ditargetkan nol rupiah.
Menunggu Evaluasi Menteri Dalam Negeri
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal persetujuan untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Tahapan evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan anggaran daerah selaras dengan ketentuan hukum dan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Di sisi lain, besarnya belanja daerah dan proyeksi defisit menuntut pengawasan yang konsisten dalam pelaksanaan anggaran. Transparansi penggunaan anggaran, ketepatan sasaran program, serta keterukuran hasil pembangunan menjadi aspek penting agar alokasi APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan persetujuan tersebut, Pemprov Jatim dan DPRD diharapkan tidak hanya menjaga sinergi dalam penyusunan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Khofifah menegaskan, kolaborasi eksekutif dan legislatif diperlukan untuk mendukung tema pembangunan Jawa Timur 2027, yakni Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
(Red-Garudasatunews)
