SUMENEP, Garudasatunews.id – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, resmi melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggunakan rokok elektrik atau vape.
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara. Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Bupati Sumenep pada Senin (9/11/2026).
Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai upaya menjaga kesehatan pegawai sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari asap rokok maupun uap rokok elektrik.
Dalam surat edaran tersebut, Fauzi juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media untuk mengonsumsi zat narkotika yang dicampurkan ke dalam cairannya. Beberapa zat yang menjadi perhatian di antaranya sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine.
Karena itu, seluruh ASN dan tenaga pendukung diminta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terlibat maupun menjadi korban penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape),” demikian bunyi ketentuan dalam surat edaran tersebut.
Larangan itu tidak hanya berlaku ketika pegawai berada di lingkungan perkantoran pemerintah. Pemkab Sumenep juga memberlakukan ketentuan tersebut dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat ASN dan tenaga pendukung berada di luar lingkungan kerja.
Selain mematuhi larangan penggunaan vape, seluruh pegawai diwajibkan berperan aktif menjaga lingkungan perkantoran agar terbebas dari asap rokok konvensional maupun uap rokok elektrik.
Aturan serupa juga berlaku bagi tamu dan pengunjung yang datang ke kantor Pemkab Sumenep. Apabila ditemukan pengunjung menggunakan vape, petugas diminta memberikan teguran serta meminta yang bersangkutan mematikan dan menyimpan perangkat tersebut.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menjaga dan mendukung terciptanya lingkungan kantor yang bebas dari asap rokok maupun uap vape,” tegas Fauzi.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, pengawasan akan menjadi tanggung jawab atasan langsung dan pejabat yang berwenang. Mereka diminta memastikan seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing mematuhi ketentuan tersebut.
Pemkab Sumenep juga menginstruksikan agar informasi mengenai larangan penggunaan vape dipasang di lokasi strategis yang mudah terlihat, sehingga dapat diketahui oleh seluruh pegawai maupun masyarakat yang berkunjung ke kantor pemerintahan.
Tak hanya berupa imbauan, Pemkab Sumenep turut menyiapkan konsekuensi bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut. Penanganannya dilakukan melalui pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (Red-Garudasatunews)
