MADIUN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat prevalensi stunting sebesar 5,23 persen berdasarkan hasil Bulan Timbang Februari 2026. Namun capaian tersebut masih menunjukkan selisih dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka stunting mencapai 10,22 persen.
Perbedaan data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi evaluasi program penanganan stunting dan penyusunan kebijakan berbasis data di tingkat daerah maupun nasional.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan hasil Bulan Timbang menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan hingga tingkat desa.
Ia menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak semata untuk memenuhi target nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Berbagai program intervensi yang dijalankan antara lain pemantauan pertumbuhan balita melalui Bulan Timbang, pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga lanjut usia.
Meski demikian, adanya selisih data antara hasil pengukuran daerah dan data statistik nasional mendorong Pemkab Madiun untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Pemerintah daerah berencana melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan BPS dalam pelaksanaan Bulan Timbang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.
Menurut Hari, tingkat partisipasi penimbangan balita di Kabupaten Madiun telah mencapai sekitar 97 persen dengan penggunaan alat ukur elektronik yang telah tervalidasi. Pemerintah daerah berharap proses verifikasi bersama dapat menghasilkan data yang akurat, transparan, dan dapat menjadi rujukan dalam pemutakhiran data stunting nasional.
Langkah sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan penanganan stunting berjalan efektif serta didukung oleh basis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Red-Garudasatunews)
