KEDIRI, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Kediri memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau Jitupasna. Langkah ini ditempuh untuk memastikan setiap unsur terkait memiliki kemampuan melakukan pengkajian kerusakan dan kebutuhan masyarakat secara cepat ketika bencana terjadi.
Bimtek yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Selasa (1/9/2026), dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Materi pelatihan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing peserta agar organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait memahami peran serta tanggung jawabnya dalam penanganan pascabencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Joko Arianto, menegaskan penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada BPBD. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun melalui kolaborasi seluruh unsur, mulai pemerintah daerah, relawan, TNI, Polri hingga pihak terkait lainnya.
“Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, melainkan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Joko menjelaskan, koordinasi lintas sektor selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat respons ketika terjadi bencana. BPBD Kota Kediri, kata dia, telah membangun jaringan komunikasi bersama relawan, TNI, Polri dan instansi terkait untuk mempercepat pertukaran informasi di lapangan.
Pola koordinasi tersebut dinilai penting karena informasi kebencanaan tidak selalu masuk melalui jalur resmi. Saat cuaca ekstrem menyebabkan sejumlah pohon tumbang, misalnya, laporan diterima tidak hanya melalui layanan aduan 112, tetapi juga melalui jaringan komunikasi bersama yang dilengkapi dokumentasi dari lapangan.
Di sisi lain, tingkat risiko yang relatif lebih rendah tidak dapat dijadikan alasan untuk mengendurkan kesiapsiagaan. Kota Kediri tercatat memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 75,10 dan berada pada tingkat kerawanan bencana terendah keempat di Jawa Timur. Namun, berdasarkan kajian risiko, sejumlah ancaman tetap perlu diantisipasi, antara lain banjir genangan, cuaca ekstrem berupa angin puting beliung, tanah longsor hingga kekeringan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan kapasitas aparatur dan koordinasi antar-OPD. Joko menilai kesiapan personel dan kejelasan pembagian tugas akan menentukan kecepatan pemerintah dalam melakukan pengkajian kebutuhan setelah bencana.
“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Meskipun tingkat risiko bencana Kota Kediri relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, kondisi ini tidak berarti Kota Kediri terbebas dari potensi bencana,” jelasnya.
Melalui Bimtek Jitupasna, peserta diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Mereka dituntut mampu menjalankan pengkajian sesuai kewenangan masing-masing agar kebutuhan pemulihan pascabencana dapat dipetakan secara lebih cepat, terukur dan terkoordinasi.
Hasil pengkajian tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemulihan masyarakat setelah bencana, termasuk kebutuhan rehabilitasi dan penanganan berbagai dampak yang muncul.
“Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan ketika bencana terjadi, para pihak terkait dapat segera mengambil tindakan sehingga proses pemulihan pascabencana bisa lebih cepat, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Joko.
Bimtek tersebut menghadirkan Tim Mahoni Cakra Saujana dari Yogyakarta sebagai narasumber. Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembelajaran berbasis kompetensi, metode partisipatif dan orientasi perubahan, termasuk melalui diskusi kelompok.
Penguatan kapasitas Jitupasna menjadi bagian dari upaya Pemkot Kediri memastikan kesiapsiagaan tidak hanya berhenti pada koordinasi saat tanggap darurat, tetapi juga mencakup ketepatan pengkajian dan percepatan pemulihan setelah bencana terjadi.
(Red-Garudasatunews)
