JAKARTA, Garudasatunews.id – Pemerintah memutuskan menanggung kenaikan biaya penerbangan jemaah haji 2026 sebesar Rp1,77 triliun, kebijakan yang menuai apresiasi sekaligus memunculkan pertanyaan terkait beban fiskal dan transparansi pembiayaan.
Komisi V DPR RI menilai langkah tersebut sebagai bentuk intervensi negara untuk menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah tekanan global akibat kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyebut kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap masyarakat.
“Lonjakan biaya ini tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Ini bentuk komitmen negara dalam menjaga keterjangkauan ibadah haji,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Keputusan tersebut diambil setelah maskapai mitra mengajukan kenaikan anggaran operasional akibat lonjakan biaya bahan bakar dan operasional. Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp974,8 miliar, sementara Saudi Airlines mencapai Rp802,8 miliar.
Total biaya penerbangan haji nasional pun meningkat signifikan dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Namun, pemerintah memilih menutup selisih tersebut melalui skema pembiayaan negara tanpa membebankan ke jemaah.
Meski dinilai meringankan masyarakat, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan terkait keberlanjutan fiskal, terutama jika tren kenaikan biaya energi global terus berlanjut. Hingga kini, belum dipaparkan secara rinci sumber anggaran maupun dampaknya terhadap pos belanja negara lainnya.
Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya transparansi dalam perhitungan biaya untuk menghindari spekulasi publik, mengingat kenaikan signifikan terjadi dalam waktu singkat.
Selain itu, koordinasi antara kementerian terkait, maskapai, dan pemangku kepentingan diminta diperkuat guna memastikan layanan penerbangan tetap optimal tanpa penurunan standar, meski tekanan biaya meningkat.
Kebijakan ini menjadi solusi jangka pendek bagi jemaah haji, namun tanpa perbaikan sistemik dalam tata kelola biaya dan ketahanan sektor penerbangan, beban subsidi berpotensi terus membesar di masa mendatang. (Red-Garudasatunews)
