JAKARTA, Garudasatunews.id – Pemerintah menjanjikan kesiapan operasional haji 2026, mulai dari perbaikan fasilitas hotel di Arab Saudi hingga distribusi logistik jemaah. Namun, lonjakan biaya penerbangan dan evaluasi layanan sebelumnya memunculkan sorotan terhadap konsistensi pengelolaan haji yang kerap menuai kritik.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan jaminan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4/2026). Agenda ini sekaligus membahas mitigasi kendala layanan serta pembengkakan anggaran penerbangan yang meningkat tajam.
Perbaikan fasilitas hotel menjadi fokus utama setelah adanya catatan evaluasi dari legislatif. Pemerintah mengklaim telah menginstruksikan pengelola hotel untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk pada sarana dasar seperti karpet, gorden, hingga fasilitas sanitasi yang sebelumnya dinilai belum optimal.
“Kami telah berkoordinasi dengan pengelola hotel agar seluruh catatan dari anggota Dewan yang terhormat dapat ditindaklanjuti, khususnya terkait perbaikan fasilitas seperti karpet, gorden, serta tempat wudhu dan sanitasi agar lebih aman dan nyaman bagi jemaah,” ujar Menhaj.
Di sektor konsumsi, pemerintah memastikan pasokan makanan tetap aman meski satu penyedia layanan mengundurkan diri. Sebanyak 3.500 porsi langsung dialihkan ke penyedia lain. Kendati demikian, perubahan mendadak ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan vendor sejak awal kontrak.
Sorotan terbesar muncul pada usulan kenaikan biaya penerbangan haji yang melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Kenaikan dipicu oleh harga avtur global dan fluktuasi nilai tukar rupiah, dengan tambahan usulan biaya dari Garuda Indonesia sebesar Rp974,8 miliar dan Saudi Airlines Rp802,8 miliar.
Menhaj menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI untuk memastikan aspek legalitas dan skema pembiayaan kenaikan tersebut. Opsi yang dibahas mencakup penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) maupun sumber lain, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
“Kami berharap dalam rapat kerja ini dapat diputuskan besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya penerbangan tersebut,” tegasnya.
Di sisi logistik, distribusi koper jemaah dilaporkan mendekati target, dengan Saudi Airlines mencapai 74,1 persen dan Garuda Indonesia 50,8 persen. Pemerintah menargetkan seluruh distribusi rampung pada 17 April 2026, di tengah tekanan waktu menjelang keberangkatan.
Sementara itu, pengiriman petugas haji telah dimulai sejak 13 April 2026 melalui Tim Advance PPIH Arab Saudi, disusul jadwal bertahap petugas lainnya hingga Mei. Pola percepatan ini dinilai krusial, namun juga mengindikasikan padatnya persiapan di fase akhir.
Pemerintah menegaskan komitmen transparansi dan profesionalitas penyelenggaraan haji. Meski demikian, publik dan DPR menuntut pengawasan lebih ketat, terutama terkait pembengkakan biaya dan kualitas layanan yang berulang kali menjadi sorotan setiap musim haji.(Red-Garudasatunews)
