JAKARTA, Garudasatunews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijaga dalam kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi, kritik, dan perbedaan pandangan perlu disertai tanggung jawab, etika, serta penghormatan terhadap hak orang lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung pada Selasa (20/10/2026), merespons perkembangan situasi terkini, termasuk aksi penyampaian aspirasi di sejumlah lokasi. Ia menilai kritik yang konstruktif dan gagasan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan bangsa selama disampaikan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum.
“Demokrasi membutuhkan suara rakyat. Kritik yang jujur dan gagasan yang segar adalah energi bagi kemajuan bangsa. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus kita jaga bersama,” kata Dudung dalam keterangan tertulisnya.
Kritik Tegas Tidak Harus Disertai Penghinaan
Dudung mengingatkan bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya berkembang menjadi permusuhan. Menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik secara tegas tanpa menghina, merendahkan, atau menyerang kehormatan pihak lain.
Ia menekankan bahwa kesantunan bukan berarti membatasi keberanian menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, sikap kritis dan penghormatan terhadap sesama perlu berjalan beriringan agar kehidupan demokrasi tetap sehat di tengah keberagaman masyarakat.
Pesan tersebut menjadi relevan dalam penyampaian aspirasi, baik secara langsung melalui aksi demonstrasi maupun melalui ruang digital. Kebebasan menyampaikan pendapat harus dipahami sebagai hak warga negara, bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab atas perkataan dan tindakan.
Media Sosial dan Tanggung Jawab Informasi
Dudung juga menyoroti penggunaan media sosial yang kini menjadi ruang publik dengan jangkauan luas. Setiap pernyataan, komentar, dan unggahan berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat sehingga perlu dipertimbangkan secara matang sebelum dipublikasikan.
Ia mengingatkan pentingnya melakukan klarifikasi atau tabayun sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman serta peredaran informasi keliru yang berpotensi memperkeruh situasi.
Dudung turut mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan persatuan bangsa di atas perbedaan kelompok maupun golongan.
“Media sosial justru merupakan ruang publik yang sangat luas. Karena itu, setiap kata yang kita tulis menjadi tanggung jawab dan memiliki konsekuensi,” ujar Dudung.
Hak Konstitusional dan Tantangan Demokrasi
Dalam konteks kehidupan bernegara, kebebasan menyampaikan pendapat perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus penghormatan terhadap hak orang lain. Tantangannya adalah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka bagi kritik, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan pemerintah mengenai etika berpendapat juga perlu dipahami secara proporsional. Kritik yang tajam tidak serta-merta identik dengan tindakan menghina, sementara perbedaan pandangan tidak dengan sendirinya menjadi ancaman terhadap persatuan.
Karena itu, upaya menjaga ketertiban dan persatuan perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Keseimbangan tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang terbuka dan bertanggung jawab.
Dudung mengajak masyarakat membiasakan tiga prinsip ketika menyampaikan pendapat, yakni berpikir sebelum berbicara, memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan informasi, serta menjaga adab dalam berkomunikasi.
Ia menegaskan masyarakat tetap dipersilakan bersuara, mengkritik, dan berbeda pendapat dengan mengedepankan akal sehat serta tanggung jawab sebagai warga negara.
(Red-Garudasatunews)
