KEDIRI, Garudasatunews.id – Pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito. Ia menilai ketidakakuratan pendataan masih menjadi persoalan yang menyebabkan penyaluran bantuan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dalam upaya memperbaiki persoalan tersebut, Mas Dhito mendorong pendataan penerima bansos dimulai dari tingkat paling bawah dengan melibatkan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Langkah ini dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Gagasan tersebut disampaikan Mas Dhito saat bertemu warga di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jumat (18/10/2024). Saat itu, ia masih berstatus sebagai calon Bupati Kediri nomor urut 02.
Menurut Mas Dhito, pemerintah daerah perlu memiliki data yang benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pembaruan data tidak cukup hanya mengandalkan administrasi, tetapi harus melibatkan aparat lingkungan yang mengetahui kondisi warganya secara langsung.
Ia merencanakan pertemuan rutin dengan para ketua RT dan RW setiap tahun sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh informasi mengenai warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
“Saya akan tahu setiap RT/RW itu mana-mana warga yang dianggap tidak mampu dan membutuhkan,” kata Mas Dhito.
Validasi Lapangan Dinilai Penting
Tidak berhenti pada pengumpulan informasi dari tingkat RT dan RW, data yang dihimpun nantinya juga akan diperiksa melalui survei langsung ke lapangan.
Validasi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam menetapkan penerima bantuan dapat diminimalkan.
Persoalan ketidaktepatan sasaran menjadi salah satu alasan pentingnya pembenahan sistem pendataan. Sebab, masih ditemukan kondisi ketika warga yang secara ekonomi tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima bantuan, sementara masyarakat yang membutuhkan berisiko tidak memperoleh haknya.
Kondisi semacam ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena bantuan sosial merupakan instrumen perlindungan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan.
Lansia dan Warga Miskin Harus Mendapat Perhatian
Mas Dhito juga menekankan bahwa pelayanan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menyatakan tidak menginginkan adanya warga, terutama lanjut usia (lansia), yang terlantar akibat persoalan pelayanan maupun pendataan bantuan sosial.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh perhatian dan bantuan sesuai ketentuan.
“Dalam hal ini pemerintah harus hadir dan sudah menjadi komitmen kami. Ketepatan bantuan sosial akan kami perbaiki,” tandasnya.
Akurasi Data Menjadi Kunci Penyaluran Bansos
Rencana pelibatan ketua RT dan RW serta pelaksanaan survei lapangan menjadi pendekatan yang diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos di Kabupaten Kediri.
Namun, efektivitas mekanisme tersebut nantinya juga bergantung pada konsistensi pembaruan data, transparansi proses verifikasi, serta pengawasan terhadap penetapan penerima manfaat.
Ketepatan data menjadi faktor penting agar program bantuan sosial tidak sekadar tersalurkan secara administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, pembenahan data bansos diharapkan mampu memperkuat keadilan distribusi bantuan sekaligus mencegah terjadinya ketimpangan dalam pelayanan sosial masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
