KEDIRI, Garudasatunews.id – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Kamis (15/10/2026). Peninjauan tersebut menyoroti kelengkapan administrasi dan perizinan, terutama Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sebagai bagian dari upaya memastikan koperasi siap menjalankan perannya dalam distribusi bantuan sosial dan barang bersubsidi.
Mas Dhito menyebut, sebanyak 78 gerai KDKMP di Kabupaten Kediri telah beroperasi. Dari total 344 desa/kelurahan, sebanyak 343 gerai dilaporkan telah terbangun. Pemerintah Kabupaten Kediri turut mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk melalui pengadaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi.
Menurut Mas Dhito, keberadaan KDKMP bukan untuk bersaing dengan usaha masyarakat. Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi sarana distribusi resmi barang bersubsidi, seperti elpiji 3 kilogram, pupuk, serta kebutuhan pokok lainnya.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Mas Dhito seusai mendampingi peninjauan.
Administrasi dan SLF Jadi Perhatian
Selain kesiapan operasional, kelengkapan dokumen dan perizinan menjadi aspek penting dalam pengawasan KDKMP. Mas Dhito menegaskan, pemeriksaan Sertifikat Laik Fungsi diperlukan untuk memastikan aspek administratif gerai koperasi tertib sesuai ketentuan.
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ujarnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan program, mengingat gerai KDKMP dirancang sebagai infrastruktur pelayanan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Meski demikian, data mengenai jumlah gerai yang telah memiliki SLF belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan.
Distribusi Subsidi dan Bantuan Sosial
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, KDKMP diharapkan mampu memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi sekaligus mencegah kebocoran distribusi. Dengan mekanisme penyaluran yang tepat, bantuan pemerintah diharapkan diterima masyarakat yang berhak.
KDKMP juga diproyeksikan mendukung penyaluran program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, koperasi direncanakan terintegrasi dengan layanan perbankan dan akses pembiayaan usaha melalui program PNM Mekaar dengan bunga ringan.
Koperasi Didorong Menjadi Penggerak Ekonomi Desa
Zulkifli Hasan menjelaskan, fungsi KDKMP tidak terbatas pada distribusi barang bersubsidi dan bantuan sosial. Koperasi juga diproyeksikan menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa.
Ia mencontohkan, apabila harga jual gabah berada di bawah Rp6.500 per kilogram sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi akan berperan membeli hasil produksi tersebut.
Program KDKMP diharapkan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap desa dan kelurahan. Namun, efektivitas pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan operasional, ketertiban administrasi, transparansi distribusi, serta kemampuan koperasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pembangunan 343 gerai dari total target 344 lokasi dan 78 gerai yang telah beroperasi, penyelesaian aspek perizinan serta pengawasan distribusi menjadi bagian penting untuk memastikan program KDKMP berjalan sesuai tujuan pemerintah.
(Red-Garudasatunews)
