SUMENEP, Garudasatunews.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan opsi pembangunan sumur bor pada awal 2027 untuk mengatasi kesulitan air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Sumenep. Rencana tersebut akan dikaji berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kelayakan teknis, sebagai upaya mengurangi ketergantungan warga terhadap bantuan distribusi air bersih setiap musim kemarau.
Khofifah menyampaikan rencana itu saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), kekeringan berdampak pada 70 desa di Kabupaten Sumenep dengan total 271.017 jiwa. Di Dusun Marang sendiri, sebanyak 595 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Sumenep juga termasuk salah satu dari 25 kabupaten di Jawa Timur yang menetapkan status darurat kekeringan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penanganan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat, tetapi juga penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
Pemprov Jatim Salurkan Bantuan Rp130 Juta
Untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan, Pemprov Jatim mengalokasikan bantuan senilai Rp130 juta guna mendukung distribusi air bersih di Kabupaten Sumenep.
Bantuan tersebut mencakup 540 jeriken berkapasitas 15 liter, 90 tandon air berkapasitas 1.200 liter, serta 200 lembar terpal.
Khusus bagi warga Dusun Marang, pemerintah menyalurkan air menggunakan dua truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Selain itu, warga menerima tiga tandon air, dua tandon lipat, dan 150 jeriken untuk membantu penyimpanan serta pemenuhan kebutuhan air sehari-hari.
Khofifah menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk minum, memasak, dan sanitasi. Karena itu, distribusi air terus diupayakan untuk membantu warga yang menghadapi keterbatasan sumber air selama musim kemarau.
“Kalau ada opsi sumur bor akan kita upayakan. Kalau memang memungkinkan, kita sediakan di awal 2027, sebelum musim kemarau tahun depan kami upayakan,” kata Khofifah.
Sumur Bor Masih Memerlukan Kajian Teknis
Rencana pembangunan sumur bor menjadi salah satu alternatif penanganan jangka panjang yang sedang diidentifikasi Pemprov Jatim. Pemerintah perlu memastikan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta kelayakan teknis sebelum menentukan lokasi pembangunan.
Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, juga diperlukan untuk memetakan kebutuhan lapangan dan mempersiapkan langkah lanjutan.
Meski demikian, rencana tersebut belum berarti pembangunan sumur bor telah dipastikan terealisasi. Pelaksanaannya masih bergantung pada hasil identifikasi dan pertimbangan teknis.
Dari sisi pelayanan publik, kepastian jadwal, penentuan lokasi prioritas, dan kesiapan pelaksanaan menjadi hal penting agar rencana tersebut dapat menjawab kebutuhan warga secara nyata.
Warga Berharap Kekeringan Tak Terus Berulang
Salah seorang warga Dusun Marang, Sudi, menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan pemerintah. Ia mengatakan masyarakat setempat menghadapi kesulitan air bersih setiap musim kemarau.
“Alhamdulillah, sangat senang mendapat bantuan air bersih ini. Setiap tahun saat musim kemarau, kami pasti kekurangan air bersih,” ujar Sudi.
Ia berharap pemerintah segera merealisasikan solusi jangka panjang agar warga tidak terus bergantung pada pengiriman air ketika musim kemarau tiba.
Persoalan kekeringan di Sumenep kini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan bantuan darurat berjalan seiring dengan perencanaan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan.
Keberhasilan rencana sumur bor nantinya akan bergantung pada kesesuaian lokasi, ketersediaan sumber air, serta pemeliharaan fasilitas agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
(Red-Garudasatunews)
