LUMAJANG, Garudasatunews.id – Sebanyak 14.809 warga di Kabupaten Lumajang terdampak krisis air bersih akibat menyusutnya debit sumber air selama musim kemarau. Kondisi tersebut terjadi di 12 desa yang tersebar pada empat kecamatan dan memaksa pemerintah daerah meningkatkan distribusi bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang hingga 10 September 2026 menunjukkan bantuan air bersih telah disalurkan melalui 191 titik distribusi. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta kondisi lapangan di masing-masing wilayah terdampak.
Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang, Yudhi Cahyono, mengatakan distribusi air bersih terus dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok selama musim kemarau berlangsung.
Menurutnya, krisis air bersih dipicu oleh menurunnya debit sejumlah sumber mata air yang selama ini menjadi andalan masyarakat. Pada saat yang sama, cadangan air hujan yang sebelumnya ditampung warga di tandon mulai menipis bahkan habis, sehingga ketergantungan terhadap bantuan distribusi air semakin meningkat.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas harian masyarakat. Air bersih tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi, tetapi juga untuk memasak, mandi, sanitasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika sumber air menyusut, beban warga di daerah terdampak semakin berat karena harus menunggu pasokan bantuan yang dikirim menggunakan armada tangki.
Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan selama 90 hari, terhitung sejak 10 Juli hingga 7 Oktober 2026. Status tersebut menjadi dasar bagi percepatan distribusi bantuan dan penguatan mitigasi di wilayah rawan kekeringan.
Selain wilayah yang sudah terdampak, BPBD juga memetakan potensi kekeringan di 19 desa pada enam kecamatan. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila kondisi kekeringan meluas.
Dari sudut pandang mitigasi bencana, kondisi ini menunjukkan bahwa musim kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga mengancam ketersediaan layanan dasar masyarakat. Ketahanan sumber air menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan, terutama pada wilayah yang selama ini mengandalkan mata air alami dan tampungan air hujan.
Ancaman tersebut diperkirakan masih akan berlangsung. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan pada periode September hingga November 2026 masih berada dalam kategori rendah. Situasi itu membuat kebutuhan distribusi air bersih berpotensi terus meningkat hingga akhir musim kemarau.
Pemerintah daerah memastikan penyaluran bantuan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih tetap mendapatkan pelayanan dan dukungan selama masa kekeringan berlangsung.
(Red-Garudasatunews)
