SURABAYA, Garudasatunews.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi musim kemarau 2026 yang diprediksi berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh fenomena El Nino. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan terhadap ketahanan pangan di berbagai daerah.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) pada 4 Juni 2026. Forum tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pemaparannya, Faisal mengungkapkan BMKG telah menyampaikan potensi terjadinya El Nino sejak Maret 2026. Prediksi tersebut, menurutnya, diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026 yang menyebutkan indikasi kuat terjadinya fenomena tersebut pada tahun ini.
Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) tercatat mencapai +1,0 yang menunjukkan kondisi El Nino. Pada saat yang sama, sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
BMKG menegaskan El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi lebih awal agar dampaknya tidak berkembang menjadi krisis lingkungan maupun sosial.
Khusus di Jawa Barat, sebagian besar wilayah diperkirakan memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan di beberapa daerah dapat berlanjut hingga September.
BMKG memperkirakan curah hujan selama periode tersebut berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis. Namun demikian, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat disebut tidak merata karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda.
Wilayah pesisir utara Jawa Barat dilaporkan telah lebih dahulu memasuki musim kemarau, sementara sejumlah daerah lain seperti Bogor masih berpotensi mengalami hujan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi BMKG untuk meminta pemerintah daerah melakukan pemantauan dan penyusunan langkah mitigasi secara spesifik sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
BMKG juga memproyeksikan durasi musim kemarau berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan, bergantung pada kondisi wilayah. Informasi terkait iklim, hari tanpa hujan, dan potensi kekeringan akan terus diperbarui sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanganan di lapangan.
Merespons peringatan tersebut, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD, mulai tingkat Kodim hingga Koramil, segera melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah antisipatif sebelum dampak kemarau meluas.
Menurutnya, data wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan harus menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
TNI AD juga menegaskan akan melanjutkan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, terutama di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih saat musim kemarau.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat hampir setiap tahun menghadapi persoalan kekurangan air bersih ketika musim kemarau berlangsung. Berdasarkan informasi BMKG, periode Agustus hingga September menjadi masa yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi memunculkan peningkatan kebutuhan air masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, mendorong percepatan pembangunan jaringan distribusi air bersih sebagai langkah antisipatif guna mengurangi dampak kemarau yang diprediksi lebih ekstrem pada tahun 2026.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan terhadap penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akurasi informasi cuaca dan iklim yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah maupun masyarakat.
Peringatan BMKG mengenai potensi kemarau lebih kering pada 2026 menjadi sinyal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat langkah mitigasi. Upaya tersebut dinilai krusial guna menekan risiko kekeringan, menjaga ketersediaan air bersih, melindungi sektor pertanian, serta mempertahankan ketahanan pangan nasional di tengah ancaman cuaca ekstrem.
(Red-Garudasatunews)
