JAKARTA, Garudasatunews.id – Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah tegas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam megaproyek pengembangan kebun rakyat seluas 870 ribu hektare. Tidak tanggung-tanggung, Kementan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI-Polri, hingga Kejaksaan Agung untuk mengawal ketat jalannya program nasional tersebut.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengawasan berlapis ini sengaja diterapkan demi mencegah terjadinya penyimpangan, praktik lancung, maupun penyalahgunaan wewenang di lapangan.
”Kami meminta program ini dikawal bersama karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita. KPK juga akan memberikan arahan dari sisi pencegahan agar tidak ada yang berani ‘bermain-main’. Kita bahu-membahu menjaga amanah ini,” ujar Amran usai Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan dan Produksi Benih Perkebunan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (17/6).
Program yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp9,95 triliun untuk periode 2025–2027 ini difokuskan pada tujuh komoditas perkebunan dengan permintaan pasar global yang sangat tinggi, yaitu : Kelapa, Tebu, Kakao, Kopi, Mete, Pala, dan Lada.
Amran menjelaskan, ketatnya pengawasan sudah dimulai sejak fase hulu, yakni proses pembenihan dan pembibitan. Hal ini dikarenakan tanaman perkebunan memiliki masa produktivitas yang sangat panjang, sehingga kesalahan di awal akan berdampak fatal dalam jangka panjang.
”Satu kali tanam seperti kelapa, itu masa panennya bisa 30 sampai 60 tahun. Kalau kita salah di pembibitan, maka kita akan menanggung kesalahan itu selama 30 hingga 60 tahun ke depan,” tutur Amran mengingatkan pentingnya kualitas bibit.
Hingga awal Juni 2026, pemerintah tercatat telah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional. Guna mengoptimalkan potensi, Kementan menerapkan formula pembibitan berbasis keunggulan komparatif daerah, agroklimat, serta budaya tanam masyarakat setempat.
Pendekatan ini dilakukan agar komoditas yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan wilayah masing-masing.
”Supaya program ini tidak sulit didorong. Jangan yang tidak biasa tanam kelapa dipaksa diberi kelapa. Yang sudah budayanya tanam kakao dan iklimnya mendukung, kita arahkan ke sana,” jelasnya.
Selain itu, Kementan juga menginstruksikan agar proses pembibitan dilakukan langsung di daerah target tanpa perlu mendatangkan bibit dari wilayah yang jauh.
“Di tempat itu kita lakukan pembibitan, ahlinya yang kita datangkan. Dengan begitu, kita bisa menghemat dan mengefisiensikan anggaran,” tambkah Amran.
Terkait tata kelola aspek agraria, Mentan merinci bahwa distribusi lahan bagi petani mandiri akan dialokasikan sebesar 2 hingga 5 hektare per orang. Sementara itu, kepemilikan atau pengelolaan lahan dengan luasan di atas ketentuan tersebut otomatis akan dikategorikan ke dalam segmen pelaku usaha.
Melalui komitmen pengawasan ketat dan strategi hulu-hilir yang matang, proyek kebun rakyat ini diharapkan mulai memberikan hasil nyata dalam tiga hingga empat tahun ke depan demi memperkuat pasokan bahan baku industri sekaligus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan di berbagai daerah.(red)
