SURABAYA, Garudasatunews.id – Polemik penarikan iuran warga sebesar Rp30 ribu per bulan di sebuah perumahan elite di Surabaya memanas setelah surat edaran pengurus RT dan paguyuban beredar di media sosial. Persoalan tersebut memicu pertanyaan warga mengenai dasar penarikan dan penggunaan dana yang diminta di luar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
Dalam surat edaran yang beredar, iuran Rp30 ribu disebut digunakan untuk memberikan apresiasi atau bonus kepada pekerja di lingkungan perumahan. Dana tersebut juga dialokasikan untuk pembelian dan perawatan aksesori serta berbagai kegiatan menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Warga diarahkan mentransfer dana tersebut ke rekening atas nama Diana Kang.
Persoalan kemudian menjadi sorotan setelah salah seorang warga menyampaikan keberatan melalui media sosial. Warga mempertanyakan alasan adanya iuran tambahan karena sejumlah kebutuhan yang tercantum dalam surat edaran dinilai memiliki keterkaitan dengan fasilitas dan layanan yang selama ini dikelola melalui IPL.
Penghuni perumahan diketahui telah membayar IPL sebesar Rp600 ribu. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pengurus lingkungan dalam menarik iuran tambahan serta transparansi peruntukan dana.
Unggahan terkait polemik tersebut mendapat beragam respons dari warganet yang diduga merupakan penghuni perumahan. Sejumlah akun mempertanyakan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana, termasuk munculnya dugaan perlakuan berbeda terhadap warga yang tidak mengikuti permintaan pengurus.
Warga juga mendorong manajemen perumahan memberikan penjelasan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Nama Diana Kang Ikut Disorot
Sorotan berikutnya mengarah kepada Diana Kang, yang namanya tercantum sebagai penerima transfer dalam surat edaran tersebut.
Polemik bahkan melebar ke tempat Diana bekerja, yakni Panther Solutions Group. Aktivitas perusahaan tersebut ikut menjadi sasaran komentar negatif di media sosial, meskipun persoalan yang berkembang berkaitan dengan aktivitas warga di lingkungan tempat tinggal.
Pendiri sekaligus Direktur Utama Panther Solutions Group, Enrico Changgih, membenarkan Diana merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Namun, menurut Enrico, keterlibatan Diana dalam kepengurusan lingkungan merupakan aktivitas pribadi sebagai warga.
“Keterlibatan beliau dalam kepengurusan lingkungan murni didasari niat baik sebagai warga untuk dapat bersama-sama menjaga keharmonisan bertetangga, terutama dalam memeriahkan acara Kemerdekaan RI,” kata Enrico, Sabtu (8/8/2026).
Panther Solutions Hentikan Perdebatan di Media Sosial
Enrico menyebut polemik di media sosial mulai berdampak terhadap reputasi Panther Solutions Group. Akun media sosial perusahaan bahkan dipenuhi komentar negatif dari warganet.
Ia menegaskan persoalan pribadi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal salah satu karyawan seharusnya tidak menyeret perusahaan yang tidak terlibat langsung dalam polemik iuran tersebut.
“Kami menyadari perdebatan di media sosial telah berdampak pada reputasi perusahaan meskipun secara tidak langsung. Saya telah memerintahkan secara langsung kepada seluruh jajaran direksi dan manajemen Panther Solutions untuk segera menghentikan seluruh aktivitas membalas komentar maupun perdebatan di Threads dan media sosial lainnya,” ujarnya.
Keputusan tersebut diambil untuk mencegah polemik semakin melebar dan menyeret pihak-pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan iuran.
Dorong Mediasi Warga dan Pengembang
Enrico mendorong penyelesaian polemik melalui dialog dan mediasi, bukan perdebatan berkepanjangan di media sosial.
Menurut dia, warga, pengurus lingkungan, manajemen perumahan, pengembang, serta instansi terkait perlu duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Daripada beradu argumen di internet, kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kami siap memfasilitasi proses mediasi yang netral dan objektif antara pengurus warga, penghuni, maupun pihak pengembang agar tercapai kesepakatan yang harmonis,” pungkas Enrico.
Polemik iuran Rp30 ribu tersebut kini menjadi perhatian warga dan publik di media sosial. Persoalan utama yang masih menjadi sorotan adalah kejelasan dasar penarikan iuran, mekanisme pengelolaan dana, serta hubungan antara iuran tambahan dan IPL yang telah dibayarkan penghuni.
Penyelesaian melalui dialog dinilai menjadi langkah penting agar perbedaan pandangan mengenai pengelolaan lingkungan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
(Red-Garudasatunews)
