MOJOKERTO, Garudasatuunews.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menjadikan peringatan Hari Jadi ke-733 sebagai panggung pemaparan capaian pembangunan sekaligus penegasan arah kebijakan strategis. Namun, di balik klaim keberhasilan tersebut, efektivitas program pemerataan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih menjadi sorotan.
Mengusung tema “Mojokerto Berdaya, Rakyat Sejahtera, Pembangunan Merata”, pemerintah daerah menegaskan komitmen memperluas akses pembangunan hingga wilayah pelosok. Fokus ini muncul di tengah ketimpangan pembangunan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya teratasi.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau Gus Barra, dalam upacara di Pendapa Graha Maja Tama menyatakan efisiensi anggaran menjadi kunci di tengah tekanan global. Ia menekankan bahwa optimalisasi sumber daya harus berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Data yang disampaikan menunjukkan sejumlah indikator makro mengalami peningkatan pada 2025, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia mencapai 77,46 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,56 persen. Namun, angka kemiskinan masih berada di level 8,79 persen, memunculkan pertanyaan terkait distribusi hasil pembangunan yang dinilai belum merata sepenuhnya.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,49 persen, sementara indeks gini 0,315 menunjukkan ketimpangan pendapatan masih ada. Angka harapan hidup sebesar 75,28 tahun menjadi indikator positif, meski belum cukup menggambarkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh di tingkat desa.
Dari sisi fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Rp851,7 miliar menjadi Rp881,7 miliar pada 2026 disebut sebagai capaian signifikan. Pemkab juga merencanakan sembilan proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta rehabilitasi fasilitas kesehatan dan olahraga. Meski demikian, transparansi pelaksanaan proyek dan pengawasan penggunaan anggaran menjadi isu krusial yang perlu dikawal publik.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta partisipasi masyarakat. Namun, sejauh mana keterlibatan publik dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan masih menjadi tantangan yang belum terjawab secara konkret.
Sejumlah penghargaan yang diraih, seperti opini WTP ke-11 dari BPK dan berbagai predikat nasional, turut diklaim sebagai bukti keberhasilan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, penghargaan administratif tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan riil di tingkat masyarakat bawah.
Peringatan Hari Jadi ke-733 berlangsung meriah dengan nuansa budaya Majapahit, menampilkan berbagai pertunjukan seni dan parade hasil bumi. Di tengah kemeriahan tersebut, publik menanti konsistensi pemerintah daerah dalam merealisasikan janji pemerataan pembangunan secara nyata dan terukur.
(Red-Garudasatuunews)
