MADIUN, Garudasatunews.id – Kondisi sejumlah aliran sungai di Kabupaten Madiun menjadi perhatian warga setelah air berubah keruh kecokelatan dan muncul endapan lumpur yang diduga berkaitan dengan aktivitas usaha cucian pasir di sekitar bantaran sungai. Warga meminta pemerintah melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pencemaran tersebut.
Salah seorang warga Kecamatan Dolopo, Yono, mengatakan perubahan kualitas air telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak beroperasinya usaha cucian pasir di sekitar Jembatan Desa Glonggong.
Menurutnya, air sungai yang sebelumnya jernih kini hampir selalu keruh sehingga warga enggan mencari ikan karena khawatir terhadap dampak kesehatan. Ia juga menyebut populasi ikan di sungai semakin berkurang.
“Sejak beberapa tahun lalu, sejak ada cucian pasir itu airnya jadi keruh. Sudah tidak ada lagi warga yang mencari ikan di situ karena takut gatal, dan memang sudah tidak ada ikan yang bisa hidup,” ujar Yono, Rabu (1/7/2026).
Selain menyoroti dugaan pencemaran, warga juga mengkhawatirkan endapan lumpur yang terus bertambah dapat memicu pendangkalan sungai sehingga berpotensi meningkatkan risiko banjir saat musim penghujan.
Yono berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sungai, termasuk menelusuri dugaan sumber pencemaran, memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan, serta mengevaluasi sistem pengelolaan limbah dan perizinannya.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, kondisi air berwarna cokelat pekat juga terlihat di aliran sungai Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, tepatnya di sekitar jembatan penghubung Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Geger. Di sejumlah titik tampak endapan lumpur yang mengindikasikan terjadinya pendangkalan.
Selain dugaan pencemaran, sejumlah aliran sungai di Kabupaten Madiun juga ditemukan dipenuhi sampah rumah tangga, di antaranya di wilayah Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari instansi berwenang mengenai hasil pemeriksaan penyebab perubahan kualitas air maupun dugaan pencemaran tersebut. Pemerintah daerah diharapkan melakukan verifikasi lapangan agar kondisi sungai dapat ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
*(Red-Garudasatunews)
