SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa terus mendorong penguatan ekosistem media dan digitalisasi, namun langkah ini tak lepas dari sorotan terkait efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap transparansi publik.
Audiensi antara Gubernur Khofifah dan manajemen Beritajatim.com di Gedung Negara Grahadi, Rabu (15/4/2026) malam, menjadi momentum refleksi dua dekade perjalanan media tersebut. Pertemuan ini berlangsung menjelang peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com yang akan digelar di Grand City Surabaya.
Dalam pertemuan itu, jajaran pimpinan Beritajatim.com menegaskan bahwa keberlangsungan media tidak hanya bergantung pada internal redaksi, tetapi juga dukungan ekosistem, termasuk pemerintah daerah. Pernyataan ini sekaligus membuka ruang pertanyaan soal sejauh mana independensi media dapat terjaga di tengah relasi dengan pemangku kebijakan.
Direktur Utama PT Beritajatim Cyber Media, Ainur Rohim, secara terbuka meminta kritik dan arahan dari gubernur atas perjalanan medianya yang telah mencapai 20 tahun. Permintaan tersebut memunculkan indikasi adanya kebutuhan evaluasi mendalam terhadap peran media dalam menjaga fungsi kontrol sosial.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Dwi Eko Lokononto menekankan pentingnya mempertahankan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Ia menyebut Jawa Timur sebagai wilayah yang relatif kondusif bagi pertumbuhan media, meski tantangan terhadap kualitas dan integritas informasi masih terus mengemuka.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah mengapresiasi keberlangsungan Beritajatim.com yang mampu bertahan selama dua dekade. Namun, pernyataan apresiatif tersebut belum menjawab secara rinci bagaimana pemerintah memastikan ekosistem media tetap kritis dan tidak terkooptasi kepentingan tertentu.
Dalam konteks lebih luas, Pemprov Jatim juga tengah mendorong perencanaan pembangunan berbasis data melalui forum Musrenbang RKPD 2027. Khofifah menegaskan pentingnya presisi data dan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran media sebagai bagian dari pentahelix pembangunan.
Namun demikian, sejumlah indikator pembangunan masih menunjukkan tantangan serius. Ketimpangan ekonomi antarwilayah, misalnya, masih terlihat signifikan dengan dominasi wilayah utara dibanding selatan dan Madura. Proyek strategis seperti pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) disebut sebagai solusi, meski progresnya baru mencapai sekitar 62 persen.
Di sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Timur memang mendekati universal. Meski begitu, distribusi layanan dan kualitas fasilitas di tingkat desa, termasuk melalui Ponkesdes, masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan pengawasan ketat.
Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan penguatan koperasi desa juga telah berjalan, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata masih perlu diuji secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menutup rangkaian agenda dengan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2027 sebagai simbol komitmen kolaborasi lintas sektor. Namun, realisasi konkret dari komitmen tersebut akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan ke depan.
(Red-Garudasatunews)
