JEMBER, Garudasatunews.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui adanya celah serius dalam pendataan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah kelompok rentan, termasuk santri dan balita tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), belum tercakup dalam sistem resmi.
Pengakuan itu disampaikan saat kunjungan di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Kamis (16/4/2026). Dadan menyebut persoalan utama terletak pada tidak terdatanya santri di Kementerian Agama serta balita dari pernikahan dini, pernikahan siri, hingga kelahiran di luar nikah yang tidak memiliki identitas administratif.
Kondisi ini membuka potensi besar terjadinya eksklusi penerima manfaat dalam program nasional bernilai triliunan rupiah tersebut. Di sisi lain, pemerintah justru menjadikan Jember sebagai contoh daerah dengan kelengkapan data yang relatif baik.
BGN memperkirakan sekitar sepertiga penduduk Indonesia berhak menerima MBG. Di Jember, dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa, estimasi penerima mencapai 800 ribu orang. Namun, pengakuan adanya data yang belum valid menimbulkan pertanyaan atas akurasi distribusi program.
Untuk mendukung program ini, BGN menargetkan pembangunan hingga 400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember. Saat ini, sebanyak 207 unit telah beroperasi dengan aliran dana mencapai Rp207 miliar per bulan yang diklaim mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Sebanyak 93 persen anggaran BGN disalurkan melalui virtual account ke seluruh SPPG, dengan masing-masing unit menerima Rp1 miliar setiap bulan. Dari total dana tersebut, 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, sementara 20 persen untuk operasional termasuk gaji 47 relawan, dan 10 persen untuk pengembalian investasi mitra.
BGN juga mengklaim program ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan relawan, mayoritas ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak berpenghasilan. Bahkan, disebutkan sekitar 60 persen pegawai SPPG kini mampu memiliki kendaraan bermotor, seiring meningkatnya daya beli.
Meski demikian, temuan adanya penerima yang belum terdata menunjukkan potensi ketimpangan distribusi manfaat di lapangan. Transparansi dan validasi data menjadi krusial agar program MBG tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga tepat sasaran dalam implementasinya. (Red-Garudasatunews)
