BOJONEGORO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali mencatatkan capaian nasional dengan masuk dalam 15 kabupaten berkinerja tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam seremoni resmi di Jakarta.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX yang digelar di halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026). Momentum ini menjadi indikator penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja tata kelola daerah, termasuk efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas birokrasi.
Namun demikian, capaian ini tidak lepas dari sorotan publik terkait konsistensi implementasi di lapangan. Tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah, tetapi juga membuka ruang evaluasi atas sejauh mana daerah mampu menerjemahkan konsep tersebut menjadi pelayanan nyata.
Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bertumpu pada kepala daerah, melainkan seluruh struktur birokrasi hingga level desa. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa integritas, kewenangan berpotensi melahirkan penyimpangan, sehingga reformasi budaya kerja menjadi keharusan, bukan sekadar formalitas administratif.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja tinggi harus diuji melalui praktik nyata, bukan hanya angka laporan. Evaluasi EPPD selama ini kerap dikritisi karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pelayanan publik di masyarakat.
Menanggapi penghargaan tersebut, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga pemerintahan desa. Ia menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program nasional.
Meski demikian, Bupati juga mengakui bahwa capaian ini tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif.
Kabupaten Bojonegoro tercatat sejajar dengan sejumlah daerah lain seperti Banyuwangi, Sumedang, dan Sidoarjo, serta beberapa provinsi yang juga meraih kategori kinerja tinggi. Persaingan antar daerah dalam indikator ini menunjukkan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kinerja secara berkelanjutan.
(Red-Garudasatunews)
