SIDOARJO, Garudasatunews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menyusul dugaan kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Penghentian operasional dilakukan sebagai langkah evaluasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang telah diamankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan aparat kepolisian. Hingga hasil pemeriksaan keluar, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan operasional SPPG Kalitengah telah dihentikan setelah BGN menerima laporan kejadian tersebut.
“Untuk saat ini, SPPG kita berhenti operasional,” ujar Teguh.
SPPG Kalitengah diketahui memiliki kapasitas produksi sekitar 2.800 porsi makanan per hari yang didistribusikan kepada sejumlah sekolah dan pesantren. Sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan kepada santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Besarnya jumlah distribusi tersebut menjadi salah satu aspek yang kini menjadi perhatian dalam proses evaluasi. Selain memastikan penyebab gangguan kesehatan, pemeriksaan juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai rantai pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
Teguh mengatakan sampel makanan telah diambil untuk menjalani pengujian laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan langkah lanjutan terhadap status operasional SPPG Kalitengah.
“Selanjutnya, hasil lab dan lain-lain kita tunggu untuk satu minggu ke depan, untuk uji hasil lab,” katanya.
Menurutnya, penghentian operasional sementara tersebut telah ditetapkan melalui surat dari BGN pusat. Keputusan mengenai kelanjutan operasional SPPG Kalitengah akan bergantung pada hasil evaluasi dan pemeriksaan laboratorium.
“Pusat akan menimbang apakah disuspend sementara atau suspend permanen,” ujarnya.
Perkembangan terbaru, BGN juga menyatakan penangguhan terhadap SPPG terkait diperketat selama 30 hari serta mengusulkan evaluasi terhadap pimpinan SPPG. Langkah tersebut disampaikan setelah jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan dalam peristiwa tersebut terus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Kasus ini sekaligus menempatkan pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG sebagai perhatian penting. Dengan distribusi makanan dalam jumlah besar setiap hari, proses pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pengiriman menjadi mata rantai yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Namun demikian, hingga hasil pemeriksaan laboratorium diumumkan, belum dapat dipastikan apakah makanan yang diproduksi SPPG Kalitengah merupakan penyebab langsung gangguan kesehatan yang dialami para santri. Penetapan penyebab harus tetap mengacu pada bukti ilmiah dan hasil penyelidikan pihak berwenang.
BGN memastikan operasional SPPG Kalitengah dihentikan selama proses evaluasi berlangsung. Sementara itu, hasil pemeriksaan laboratorium akan menjadi salah satu dasar penentuan tindakan administratif maupun langkah lanjutan terhadap pengelolaan dapur penyedia MBG tersebut.
Kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo kini menjadi sorotan karena menyangkut keamanan pangan bagi penerima manfaat, termasuk peserta didik. Transparansi hasil pemeriksaan, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, serta penyampaian informasi yang akurat kepada publik menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan dilakukan secara terbuka tanpa mengabaikan hak dan perlindungan anak.
(Red-Garudasatunews)
