SURABAYA, Garudasatunews.id – Sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026. Kondisi tersebut membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyiagakan ribuan rit distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan, penetapan status kedaruratan di 24 daerah tersebut terdiri atas status siaga darurat dan tanggap darurat kekeringan.
Menurutnya, kondisi kekeringan berpotensi terus berkembang seiring September yang masih menjadi salah satu periode puncak musim kemarau di Jawa Timur.
“Dari koordinasi dan komunikasi dengan BPBD kabupaten/kota, sudah ada 24 kabupaten/kota yang mengeluarkan status darurat, baik siaga darurat maupun tanggap darurat,” ujar Gatot.
Dari jumlah tersebut, enam daerah telah menetapkan status tanggap darurat. Sementara sebagian besar daerah terdampak telah melakukan dropping atau penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.
BPBD Jawa Timur menyiagakan ribuan rit air bersih sebagai langkah antisipasi apabila jumlah wilayah terdampak maupun kebutuhan masyarakat terus meningkat. Distribusi air menjadi salah satu langkah paling mendesak ketika sumber air warga, seperti sumur dan mata air, mengalami penurunan debit atau mengering.
Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan respons saat krisis terjadi, tetapi juga kesiapan sistem mitigasi sebelum dampak meluas. Sebab, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap tersedia, terutama bagi kelompok rentan di wilayah terdampak.
BPBD Jawa Timur juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan perkembangan kekeringan dan menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas.
Sejumlah daerah di Jawa Timur sebelumnya telah menghadapi ancaman kekeringan dan penurunan ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut mendorong perlunya kesiapan distribusi air, pemetaan daerah rawan, serta penguatan infrastruktur sumber air sebagai solusi jangka panjang.
Ancaman kekeringan tahun ini juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, mulai dari terganggunya kebutuhan rumah tangga, pertanian hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya bertumpu pada dropping air bersih, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan dan mitigasi yang terukur.
BPBD Jawa Timur memastikan perkembangan kondisi di lapangan akan terus dipantau. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Dengan telah adanya 24 kabupaten/kota yang menetapkan status kedaruratan, tantangan berikutnya adalah memastikan distribusi bantuan benar-benar menjangkau wilayah yang membutuhkan secara cepat dan merata, sekaligus memperkuat langkah mitigasi agar krisis air bersih tidak berulang menjadi persoalan tahunan tanpa solusi jangka panjang.
(Red-Garudasatunews)
